SOLOPOS.COM - Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) bersama Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (kanan) dalam jumpa pers terkait Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020). DPR dan Pemerintah sepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan segera dibahas tetapi akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan dan kritik terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU BPIP tersebut. (Antara-Dhemas Reviyanto/aww).
Solopos.com, JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) akan dihentikan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPR, Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin.
Keputusan tersebut diambil lataran pemerintah pun sudah memiliki RUU usulan baru yakni RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP).
“Sesuai dengan mekanismenya bahwa kemudian UU yang sudah ada akan kami bahas dalam masa sidang selanjutnya untuk tidak diteruskan. Karena sudah ada konsep RUU baru dari pemerintah yang mana mengatakan bahwa mempunyai perbedaan yang sangat besar antara HIP dan BPIP bahwa isi bab dan pasal-pasal saja sudah beda,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).
Makan Bakso dan Gulai Kambing saat Hajatan, 42 Orang di Ngargoyoso Karanganyar Keracunan
Makan Bakso dan Gulai Kambing saat Hajatan, 42 Orang di Ngargoyoso Karanganyar Keracunan
Puan kembali menjelaskan RUU BPIP yang menjadi RUU usulan baru pemerintah itu substansinya hanya terkait dengan tugas, wewenang, fungsi, dan bagaimana pembinaan ideologi Pancasila itu dilakukan. “Tanpa membicarakan hal lainnya yang kemarin sempat sensitif,” imbuhnya.
Soal mekanisme pencabutan, Azis Syamsuddin menjelaskan karena RUU HIP ini sudah dikirim ke pemerintah maka, pemerintan dalam waktu 60 hari akan memberikan jawaban. Jawaban yang dilakukan pemerintah yaitu memberi masukan untuk mengubah substansi dan judul dalam bentuk sumbangan saran dari pemerintah yaitu RUU tentang BPIP.
Awas! Kasus Positif Covid-19 Salatiga Tambah, Penularan dari Kafe
Politikus Partai Golkar itu melanjutkan Baleg kemudian akan membahas untuk mengubah substansi dan judul RUU HIP. Selanjutnya akan dibahas kembali dalam rapat Bamus dan paripurna DPR.
DPR kemudian mengumumkan RUU BPIP hasil perubahan RUU HIP itu akan menjadi RUU usulan DPR. Tentunya dengan memasukkan usulan perubahan dari pemerintah serta menampung aspirasi masyarakat.
“Dokumen ini bisa dilihat di website dan ini nanti baru kita annouce ke paripurna berikutnya secara publik bahwa ini UU tentang BPIP,” ujarnya.
Tak Terbukti Nikahi Anak 7 Tahun, Kasus Syekh Puji Disetop