SOLOPOS.COM - Kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang mengaku sebagai Tentara Hutan menembak mati warga di Intan Jaya Papua. (Detikcom-Polda Papua)
Solopos.com, JAKARTA — Konflik bersenjata antara pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua perlu segera diselesaikan. Desakan DPR untuk memutus eksistensi KKB itu dianggap perlu demi kepentingan Papua sendiri supaya tidak lagi memakan korban rakyat sipil.
Wakil Ketua DPR M. Azis Syamsuddin tengah mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menentukan sikap serta langkah solutif untuk mengatasi konflik yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Baca Juga: Ini Ramalan Cinta 12 Zodiak di Bulannya Aquarius
“Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan pendekatan yang persuasif bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di Intan Jaya, Papua, untuk menciptakan rekonsiliasi dan perundingan damai yang dapat menghentikan aksi KKB," kata Azis dalam keterangan pers yang dikutip dari laman resmi DPR, Jumat (12/2/2021).
Langkah itu, menurut dia, sangat penting karena keberadaan KKB sudah mengancam keamanan hidup masyarakat Papua.
Dia juga meminta aparat keamanan pusat untuk mengkoordinasikan aparat keamanan daerah Intan Jaya, Papua. Langkah itu dianggap strategis untuk menambahkan jumlah personel di titik-titik rawan terjadinya tindak terorisme oleh KKB kepada masyarakat setempat.
“Kebijakan itu harus segera dilakukan agar keamanan masyarakat dapat dipastikan terjaga dengan baik,” ujar legislator dapil Lampung II itu. Azis menilai pemerintah harus dapat menyiapkan tim penanganan konflik secara khusus, karena KKB juga telah menghambat dan memberhentikan sebagian jalan pemerintahan daerah setempat.
KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos