News
Jumat, 3 Oktober 2014 - 07:29 WIB

DPR 2014-2019 : Koalisi Prabowo Kuasai DPR, Bursa Saham dan Rupiah Anjlok

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Suasana sidang pelantikan MPR-DPR-DPD di Gedung Nusantara, kompleks perkantoran parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014). Pelantikan serta pengucapan sumpah jabatan diikuti oleh 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD untuk masa bakti 2014-2019. (JIBI/Solopos/Antara/Yudhi Mahatma)

Solopos.com, JAKARTA — Investor langsung bereaksi dengan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR dan konstelasi politik di DPR menjelang pelantikan Jokowi-JK. Dominasi kekuatan pendukung Prabowo dikhawatirkan bakal menghalangi reformasi ekonomi Jokowi-JK.

Kemarin, Kamis (2/10/2014), indeks acuan Indonesia anjlok dan rupiah melemah karena investor khawatir DPR baru akan menghalangi program-program ekonomi Jokowi. Dilaporkan Bloomberg, Jakarta Composite Index (JCI) ditutup melemah 2,7% ke 5.000,89. Pelemahan ini merupakan yang terbesar sejak 10 April 2014. Sedangkan rupiah terus melemah dan ditutup di angka Rp12.150/dolar AS.

Advertisement

“Investor memiliki ekspektasi tinggi akan ada langkah baru menuju kemakmuran Indonesia,” kata peneliti PT Trimegah Securities, Sebastian Wong, di Jakarta, seperti dikutip Bloomberg, Kamis.

Perseteruan pasca-Pilpres 2014 terus terlihat di DPR dengan beberapa kali kemenangan Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo untuk menguasai parlemen. Dimulai dari pembahasan UU MPR DPR DPD (MD3) dan peraturan tata tertib DPR, kubu PDIP tak bisa menempatkan wakilnya di pimpinan DPR.

Belum puas, dengan modal kekuatan 62% di DPR 2014-2019—ditambah dukungan Partai Demokrat— kubu KMP menguasai pimpinan parlemen 2014-2019 dengan kemenangan aklamasi paket pimpinan Setya Novato Cs. pada Kamis (2/10/2014) dini hari.

Advertisement

Sidang kali ini, diwarnai aksi walk out dari kubu KIH. Skor menjadi 2-1 untuk KMP. Kubu pengusung Prabowo-Hatta kembali meraih kemenangan dengan menjadi penguasa parlemen. Dengan kemenangan itu, KMP bisa lebih mudah melakukan manuver terhadap kebijakan eksekutif dari kabinet Jokowi-JK.

Para pengamat menyebut program pemerintahan Jokowi bakal rawan untuk dijegal DPR. Hal itu memang belum terbukti, namun investor sudah bereaksi negatif meskipun sejak awal Jokowi sudah berupaya menenangkan pasar dengan beberapa pernyataannya.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif