SOLOPOS.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri (tengah) berbincang dengan Presiden Joko Widodo (kiri) dan Bakal Capres Ganjar Pranowo (kanan) saat berlangsungnya Rakernas PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (6/6/2023). Rakernas PDI Perjuangan yang berlangsung 6-8 Juni 2023 itu mengangkat tema fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.
Solopos.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menegaskan bahwa tidak ada kontrak politik antara bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dengan PDIP apabila Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden.
“Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden,” kata Said Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (13/6/2023), sebagaimana dikutip dari Antara.
Said Abdullah menjelaskan bahwa satu-satunya kontrak politik antara Ganjar dengan PDI Perjuangan adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Said Abdullah juga membantah pos menteri strategis ditentukan oleh PDI Perjuangan apabila Ganjar Pranowo menjadi presiden.
Bagi Said Abdullah, pihak-pihak yang berpandangan demikian berusaha membangun citra untuk mengerdilkan Ganjar Pranowo.
“Manuver-manuver seperti itu berniat jahat, merusak citra diri Pak Ganjar seolah-olah beliau hanya boneka,” ucapnya.
Sebelumnya pada Minggu (11/6/2023), kader PSI Ade Armando melalui akun Twitter bernama pengguna adearmando61 menulis, “Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP.”
Akan tetapi pada Selasa (13/6/2023), Ade Armando mengklarifikasi cuitan sebelumnya dengan menyatakan, “Ganjar Pranowo sudah mengklarifikasi bahwa kalau nanti dia jadi Presiden, yang akan menentukan siapa anggota kabinetnya ya dia sendiri. Bukan partai!”