Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) bersama (kanan-kiri) Ibu Negara Ani Yudhoyono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menghadiri acara Penyatuan Visi di Jakarta, Selasa (13/11/2012). Penyatuan visi yang dihadiri oleh jajaran menteri KIB II, Gubernur, Bupati, Walikota, direksi BUMN dan pengusaha serta pemangku kepentingan lainnya itu mengambil tema Bersama Menuju Indonesia Maju 2030. (JIBI/SOLOPOS/Antara)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) bersama (kanan-kiri) Ibu Negara Ani Yudhoyono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menghadiri acara Penyatuan Visi di Jakarta, Selasa (13/11/2012). Penyatuan visi yang dihadiri oleh jajaran menteri KIB II, Gubernur, Bupati, Walikota, direksi BUMN dan pengusaha serta pemangku kepentingan lainnya itu mengambil tema Bersama Menuju Indonesia Maju 2030. (JIBI/SOLOPOS/Antara)
Ketua KEN Chairul Tanjung mengatakan pemerintah harus mulai memilih industri unggulan untuk dikembangkan di dalam negeri. “Pemerintah harus mulai memilih industri unggulan untuk dikembangkan. Indonesia harus agresif dalam memberikan insentif kepada investasi langsung yang berpotensi memberikan transfer teknologi dan ilmu pengetahuan,” kata Chairul dalam acara Penyatuan Visi. Bersama menuju Indonesia Maju 2030 yang diselenggarakan oleh KEN di Hotel Ritz Carlton, Selasa (13/11/2012).
Pemerintah, lanjut dia, harus mendorong kalangan industri untuk meningkatkan daya saing. Dengan demikian dunia usaha akan mampu mencipatkan nilai tambah dari bisnisnya. “Pemerintah harus terus mengupayakan perbaikan daya saing dan iklim usaha agar dunia usaha bisa menciptakan nilai tambah,” kata Chairul.
Untuk itu, tambahnya, di masa mendatang harus terus dilakukan penyederhanaan peraturan, sehingga bisa mendukung peran dunia usaha. Di samping itu adalah memastikan agar intervensi pemerintah tidak malah menjadi predator. “[Agar] menciptakan kepastian peraturan kontrak dan hukum, dan merevisi berbagai aturan seperti UU ketenagakerjaan dan peraturan terkait,” kata Chairul.
KEN menilai pertumbuhan yang bertumpu pada pada sumber daya alam dan penambahan modal, serta penambahan tenaga kerja tidak akan berkesinambungan Sebab dikhawatirkan pada titik tertentu akan menghadapi kejenuhan pertumbuhan ekonomi .
“Indonesia harus memastikan berlangsungnya transformasi ekonomi dari berbasis sumber daya alam menuju ekonomi yang berbasis manusia dan teknologi,” kata Chairul. Peningkatan kualitas birokrat dan kepastian hukum serta peningkatan kualitas pendidikan, kondisi infrastrukur, penguasaan teknologi dan inovasi, dan peningkatan kemampuan daya saing harus menjadi perhatian pula.
