SOLOPOS.COM - Kartu Jakarta Sehat (Dok/JIBI)
JAKARTA–Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta akan menjadi pilot project atau proyek percontohan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia.
“Jakarta mau dijadikan proyek percontohan pelaksanaan BPJS di seluruh Indonesia. Karena nanti kan seluruh orang indonesia itu punya asuransi kesehatan,” katanya usai bertemu Direksi PT Askes (Persero) di Balaikota Senin (25/2/2013).
Sesuai amanat Undang Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2012, pada 1 Januari 2014 mendatang seluruh orang Indonesia akan punya asuransi kesehatan. Sedangkan PT Askes ditunjuk sebagai BPJS yang akan mengelola 140 juta peserta.
Untuk percontohan ini, Pemprov akan melakukan penandatanganan kerjasama dengan perusahaan asuransi milik BUMN tersebut pada 1 Maret 2013. Poin utama dalam kerjasama adalah untuk mencoba menerapkan asuransi kesehatan dengan premi Rp23.000 per orang per buan sesuai hitungan Pemprov DKI.
Premi itu lebih tinggi dari rencana pemerintah pusat yang sudah dihitung Kementerian Keuangan Rp15.500 per orang per bulan. Diharapkan akhir tahun 2013 sebelum BPJS dilaksanakan sudah ada gambaran besaran premi untuk bahan kajian pemerintah pusat dan DPR.
“Jadi kami akan melihat apa betul premi Rp23.000 cukup atau tidak, tapi uangnya kita yang pegang seolah – olah PT Askes kelola uang itu. Cukup atau tidak nanti kita akan evaluasi, ketika September atau Oktober DPR memutuskan akan kelihatan cukup atau tidak,” jelas Ahok.
Apabila Jakarta sudah bisa lolos menerapkan jaminan kesehatan ini maka 32 provinsi lain di Indonesia pasti bisa menerapkan. Pertimbangannya DKI ditunjuk menjadi contoh karena masyarakatnya heterogen dan alat-alat kesehatannya paling canggih daripada daerah lain. Pihak RS juga bisa memperhitungkan dengan premi sebesar itu.
Menurut Ahok, jaminan kesehatan ini cukup sulit karena Amerika Serikat saja sampai sekarang masih berdebat permasalahan yang sama. Obama memperjuangkan 30% orang miskin harus dapat jaminan kesehatan ditantang kaum kapitalis murni.
Sementara itu Direktur Utama PT Askes Fahmi Idris enggan memberi komentar sedikitpun mengenai kerjasama ini. Usai bertemu Ahok, dia bersmaa sejumlah direksi lain dan staf berlalu meninggalkan Balaikota. “Belum, belum ada apa apa,” katanya saat ditanya terkait kerjasama dengan Pemprov DKI.
