SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, JAKARTA — Partai Demokrat menuding perusakan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau, dilakukan oleh orang yang disuruh PDIP. Menanggapi tudingan tersebut, partai peraih suara terbanyak di Pemilu 2014 itu membantahnya.
Dalam kicauannya di akun Twitter @andiarief_, politikus Partai Demokrat itu menyebut perusakan tersebut dilakukan oleh puluhan orang yang katanya disuruh oleh pengurus PDIP. Namun dia tidak menyebut siapa pengurus partai yang dia maksud itu.
“Keterangan pelaku perusakan yang ditangkap DPC Demokrat malam tadi menyebut dia disuruh Pengurus PDIP. Info awal itu terlalu gegabah jika dipercaya begitu saja. Selama ini hubungan kami baik. Tugas polisi menyimpulkannya. Tidak ada alasan, pelakunya ada. Beda dg kasus lain,” kicaunya, Sabtu (15/12/2018).
“Dari pengakuan orang di tangkap oleh Polisi, Jumlah perusak atribut partai Demokrat ada 35 orang yg dibagi dlm 5 kelompok, satu regu 7 orang. Mereka dibayar 150 ribu/orang. Yang menyedihkan, pemberi order dari Partai berkuasa,” sambungnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantah tudingan perusakan bendera Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau, dilakukan oleh kadernya. Dia mengatakan bahwa Partai Demokrat dengan PDIP tidak memiliki korelasi atau irisan antara satu dengan yang lain.
Hasto menjelaskan bahwa irisan PDIP hanya berhubungan dengan Partai Gerindra, dengan demikian tudingan perusakan tersebut sama sekali tidak tepat. “Jadi tidak ada relasinya, yang menuduh kita dengan tindakan tercela tersebut,” kata Hasto dalam siaran persnya, Sabtu (15/12/2018).
Dia berbalik menyinggung Partai Demokrat yang mengalami penurunan elektabilitas. Menurutnya tudingan yang diberikan Partai Demokrat hanya untuk mencari-cari kesalahan.
“Namanya partai [elektabilitas] turun, jangan salahkan pihak lain. Namanya elektabilitas partai turun, kembali refleksi ke dalam. Apakah ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan partainya? Ketika ada partai yang berkomitmen memberantas korupsi, lalu mengatakan tidak pada korupsi, tapi kemudian korupsi juga,” ujar Hasto.