SOLOPOS.COM - Ilustrasi distribusi naskah ujian nasional (UN). (Dok/JIBI/SOLOPOS)
SOLO–Sekretaris Panitia UN 2013 Kota Solo, Budi Setiono, menilai positif keikutsertaan Dewan Pendidikan Kota Solo (DPKS) dalam UN 2012/2013.
Menurutnya, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, termasuk DPKS memang seharusnya terlibat untuk menyukseskan UN.
“Dengan bergabungnya DPKS yang kembali ikut memantau penyelenggaraan UN itu memang menguntungkan,” jelasnya saat ditemui Solopos.com di ruang kerjanya, akhir pekan kemarin.
Meski demikian, dia menegaskan pengawasan DPKS tidak boleh sampai memasuki ruang ujian. Hal itu sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) UN 2012/2013, yang salah satu poinnya menjelaskan hanya peserta ujian dan pengawas yang boleh memasuki ruang ujian. “Bahkan, panitia ujian juga tidak boleh memasuki ruang ujian, jadi mereka hanya bisa mengecek dari luar,” tegasnya.
Dia membenarkan pendistribusian naskah UN memang menjadi perhatian ekstra. Menurutnya, pengambilan naskah UN oleh sekolah di subrayon waktunya sengaja didekatkan dengan dimulainya UN. Hal itu sebagai salah satu langkah mengantisipasi bocornya naskah UN. Nantinya, pendistribusian naskah itu juga diperketat oleh pengawas satuan pendidikan.
Budi memastikan tindakan curang dari oknum tertentu akan diketahui dari jumlah naskah yang dibagikan. Sebab, naskah yang dibagikan itu jumlahnya sama dengan peserta UN. Artinya, dalam UN 2012/2013 tidak ada naskah cadangan sama seperti tahun lalu.
Diberitakan sebelumnya, DPKS akan melibatkan diri dalam pengawasan Ujian Nasional (UN) 2012/2013. Nantinya, mereka fokus terutama pada pendistribusian naskah UN yang ada di subrayon yang dinilai rawan mengalami kebocoran. Ketua DPKS, Ichwan Dardiri, mengatakan pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi dengan anggota DPKS belum lama ini. Dari rapat itu, di antaranya menghasilkan pembentukan tim yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan UN di subrayon.
“Kerawanan bocornya naskah UN itu sudah ada pada penyusunan, penggandaan hingga pendistribusian. Kami akan mengawasi sesuai kemampuan, yakni saat pendistribusian soal yang ada di subrayon,” jelasnya saat dihubungi Solopos.com, belum lama ini.
Dari pengawasan itu setidaknya bisa meminimalkan tindakan kecurangan oknum yang tidak bertanggung jawab. Meski demikian, lanjutnya, tim yang dibentuk DPKS itu tidak sampai mengawasi pelaksanaan UN yang ada di ruang ujian, sebab hal itu memang tidak diperbolehkan.
