SOLOPOS.COM - Ilustrasi penyidik KPK (JIBI/Bisnis/Rahmatullah)
Seorang direktur BUMN dikabarkan menerima suap di Singapura. Istana mempersilakan KPK mengusut gratifikasi itu.
Solopos.com, JAKARTA — Pihak Istana turut mengomentari kabar yang menyatakan bahwa salah satu direksi BUMN menerima suap di Singapura. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertindak kepada siapapun dan apapun jabatannya apabila terbukti menerima gratifikasi.
Dia mengatakan Presiden berulang kali menegaskan untuk menindak tegas orang yang menyalahgunakan kekuasaan, terutama korupsi, mengambil fee, atau mencuri. “Termasuk direksi BUMN tadi, kalau memang ada buktinya maka KPK segera melakukan tindakan sidik kepada yang bersangkutan,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (16/9/2016).
Pramono menegaskan apabila indikasi suap terbukti, maka pemerintah akan langsung memecat direksi BUMN tersebut. “Kalau memang ada indikasi awal dari KPK, dan terindikasi, ya kita berhentikan,” ujarnya.
Adapun, dia enggan menjawab BUMN sektor apa yang diduga menerima gratifikasi itu. “Terus terang, pada waktu pertama kali saya mendengar itu, saya berkomunikasi langsung dengan Ketua KPK. Tapi kami menjaga kerahasiaan dan saya juga tidak bertanya lebih lanjut, beliau hanya menyatakan sedang dilakukan pendalaman,” jelasnya.