SOLOPOS.COM - Desain ibu kota baru (Instagram-@jokowi)
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, membocorkan nama ibu kota negara (IKN) baru yang disetujui Presiden Joko Widodo.
Suharso ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah pada rapat panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN Senin (17/1/2022). Ia menyampaikan nama IKN baru yang disetujui Presiden Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, yakni Nusantara.
“Saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat [14/1/2022]. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara,” jelas Suharso pada rapat panja di gedung DPR RI, Senin seperti dilansir Bisnis.com, Senin.
Baca Juga : Vaksinasi Anak Dosis II Boyolali Dimulai, Targetkan 5.360 Sasaran
Baca Juga : Vaksinasi Anak Dosis II Boyolali Dimulai, Targetkan 5.360 Sasaran
Suharso mengatakan alasan pemilihan nama Nusantara, yaitu sudah dikenal sejak dulu dan terkenal di lingkup internasional.
“Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional. Mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia. Saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu,” jelasnya.
Baca Juga : Berkat KIP, Mahasiswa asal Miri Sragen Ini Bisa Kuliah Sekaligus Usaha
“Misalnya, Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwi Pura, Warna Pura, Cakrawala Pura, Kertanegara. Ada sekitar 80-an lebih tetapi kemudian akhirnya dipilih kata Nusantara tanpa kata Jaya,” jelasnya di sela-sela rapat.
Sebagai informasi, sejumlah anggota pansus dari berbagai fraksi turut memberikan pandangan terhadap nama usulan Presiden Jokowi tersebut sebelum diketok palu pimpinan rapat.
Mayoritas berpandangan pemerintah perlu menjelaskan lebih dalam terkait makna serta alasan pemilihan nama Nusantara. Seperti disampaikan anggota pansus dari Fraksi PKS, Ecy Awal Muharam, dan DPD RI, Agustin Teras Narang.
Baca Juga : Gurihnya Bisnis Budidaya Bandeng di Jepara, Bisa Raup Rp123 Juta
Mereka mengkritik usulan tersebut kendati akhirnya disetujui secara substantif oleh forum rapat. Setelah ini, pemerintah diminta menyiapkan penjelasan mendalam terkait nama Nusantara.
“Kami serahkan ini ke pemerintah karena inisiatif pemerintah. Kami semua minta penjelasan tentang Nusantara. Lalu, secara semantik, secara bahasa, harus tepat. Rasa-rasanya Ibu Kota Negara Nusantara itu multitafsir,” kata Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia.
“Jadi, rasanya nama negara berubah jadi Nusantara. Ini tugas pemerintah undang ahli bahasa. Jadinya, IKN yang bernama Nusantara. Ini selanjutnya disebut nusantara saja [bukan IKN Nusantara]. Kalau digabung, itu multitafsir,” imbuh dia.