SOLOPOS.COM - Din Syamsudin (JIBI/SOLOPOS/detikcom)
JAKARTA-Penetapan 1 Ramadan akan diputuskan pemerintah melalui sidang isbat, Kamis (19/7/2012) sore, dengan melibatkan ormas-ormas Islam. Meski begitu, Muhammadiyah merasa tidak perlu hadir dalam sidang isbat tersebut.
“Apalagi Muhammadiyah merasa tidak perlu menghadiri rapat isbat karena alasan tadi, ini wilayah keyakinan yang tidak boleh diintervensi. Jadi untuk tahun-tahun yang akan datang Muhammadiyah juga tidak boleh diintervensi,” jelas Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin.
Hal ini disampaikan Din dalam acara Milad 51 Tahun Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) di Gedung PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakpus, Rabu, (18/7/2012) malam.
Menurutnya, sidang isbat yang digelar pemerintah hanya terkesan basa-basi. Din menilai pemerintah tidak mengakomodir aspirasi-aspirasi yang ada.
“Apalagi selama ini rapat isbat itu rapat basa-basi, yang sudah ada keputusannya dan tidak mendengar aspirasi yang sudah ada. Jadi hanya menentukan secara sepihak. Oleh karena itu tidak ada gunanya,” lanjutnya.
Din pun meminta agar semua pihak menghargai sikap Muhammadiyah. “Itu sikap Muhammadiyah, mohon juga dihargai,” tutupnya.
Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 20 Juli 2012. Ketetapan itu berdasarkan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah 1433 Hijriyah sesuai hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Sementara, pemerintah melalui Kementerian Agama baru akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan 1 Ramadan sore ini. Rapat tersebut diikuti sejumlah ormas Islam. Keputusan pemerintah berdasarkan metode rukyah hilal (pengamatan kemunculan bulan baru) yang dilakukan di sejumlah lokasi di Indonesia yang akan dilakukan sore ini.
