SOLOPOS.COM - Mendagri Tito Karnavian memberikan sambutan saat menghadiri rapat persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Jayapura, Papua, Jumat (10/7/2020). (Antara Foto-Gusti Tanati/pras).
Solopos.com, JAKARTA — Kasus korupsi dan perjudian lintas negara yang membelit Gubernur Papua Lukas Enembe merembet ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Tito Karnavian yang mantan Kapolri membantah keras dirinya memiliki hubungan dengan kasus Gubernur Papua.
Tito juga membantah pernyataan penasihat hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, saat menyatakan Lukas Enembe merupakan korban politisasi dan kriminalisasi.
“Kasus Pak Lukas Enembe sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kemendagri. Saya sampaikan, itu murni. Kemarin press release jelas disampaikan Menkopolhukam, KPK, dan PPATK,” ujar Tito saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Jumat (23/9/2022).
“Kasus Pak Lukas Enembe sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kemendagri. Saya sampaikan, itu murni. Kemarin press release jelas disampaikan Menkopolhukam, KPK, dan PPATK,” ujar Tito saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Jumat (23/9/2022).
Baca Juga: Misteri Transaksi Judi Jumbo Lukas Enembe
Tito Karnavian mengakui dirinya punya hubungan baik dengan Lukas. Tito bahkan menyatakan Lukas sebagai teman lamanya.
Menurutnya, semua perkara bermula karena sistem perbankan menemukan transaksi yang mencurigakan di rekening Lukas.
Baca Juga: Aksi Bela Gubernur Papua Lukas Enembe, Ribuan Pendukung Turun ke Jalan
“Kalau masalah hukum, saya tidak bisa ikut campur. Itu murni dari temuan sistem perbankan. Sistem perbankan itu kami sudah cek juga ke PPATK, yaitu adanya di dalam rekening yang bersangkutan adanya uang yang tidak sesuai dengan profile dan ini tentu akan meng-alert sistem perbankan. Dilaporkan pasti ke PPATK dan PPATK melakukan pendalaman,” jelas Tito.
Oleh sebab itu, Mendagri Tito bingung jika pihaknya dikatakan punya peran dengan penetapan tersangka Lukas Enembe.
Apalagi, lanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya mekanisme yang tak bertumpu pada satu orang, berbeda dengan Polri, Kejaksaan, atau TNI.
Baca Juga: Tak Hanya Korupsi, Gubernur Papua Diduga Terlibat Perjudian Lintas Negara
“KPK itu mengecek, punya mekanisme tersendiri, bukan seperti di Polri, Kejaksaan, di TNI yang satu komando. Di situ ada lima pimpinan, kolektif kolegian. dan mereka memiliki mekanisme yang standart operating procedure-nya sangat ketat,” lanjutnya.
Tito juga bingung dengan adanya anggapan bahwa Lukas sengaja dipolitisasi karena berasal dari oposisi pemerintah, Partai Demokrat.
Dia mencontohkan, Bupati Mimika yang berasal dari Partai Golkar, salah satu koalisi pemerintah, juga sempat ditetapkan tersangka oleh KPK pada awal September.
Baca Juga: Liburan atau Cuci Uang, Motif Lukas Enembe ke Kasino Jadi Tanda Tanya
Dia menegaskan, Kemendagri, dalam hubungannya dengan kasus Lukas, hanya berusaha membuat situasi politik agar tidak semakin memanas.
“Jadi ini kami melihat apa yg dilakukan KPK semata-mata karena masukan dari PPATK dan masukan PPATK karena adanya sistem perbankan yang sudah dijelaskan. Clear saya kira dalam press release yang disampaikan oleh Bapak Menkopolhukam, KPK, dan PPATK. Jadi enggak ada hubungan sama sekali dengan urusan Kemendagri. Kemendagri hanya berusaha menjaga agar situasi politik dan pemerintahannya itu menjadi lebih landai saja,” ujar Tito.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kesal Dikaitkan dengan Kasus Lukas Enembe, Tito: Itu Murni Temuan Perbankan!”