SOLOPOS.COM - Suasana proses pembangunan rel layang Joglo, Banjarsari, Solo, beberapa waktu lalu. (Solopos.com/Putut Hartanto).
Solopos.com, JAKARTA — Kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jajaran Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang geram lantaran proyek jalur kereta api masih saja dikorupsi padahal selalu dicek rutin.
Proyek pengadaan yang dimaksud, pertama, pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso. Kedua, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.
Ketiga, empat proyek pembangunan jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Keempat, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatra.
“Ya, tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah. Pasti satu dua ada masalah. Oleh karena itu, kenapa Pemerintah terus kita kontrol di lapangan, orang dikontrol di lapangan aja masih ada masalah, apalagi tidak,” ujarnya usai meninjau harga komoditas di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (13/4/2023).
“Ya, tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah. Pasti satu dua ada masalah. Oleh karena itu, kenapa Pemerintah terus kita kontrol di lapangan, orang dikontrol di lapangan aja masih ada masalah, apalagi tidak,” ujarnya usai meninjau harga komoditas di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (13/4/2023).
Kepala Negara mengatakan bahwa blusukan-nya di lapangan, termasuk meninjau proyek-proyek yang sedang berjalan, adalah bentuk kontrol pemerintah agar semuanya berjalan sesuai target dan tak ada pelanggaran apapun di sana.
“Kita ini hampir setiap hari loh ke lapangan, mengecek ke lapangan, mengecek ini dan itu. Bahkan, itu pun masih ada masalah. Apalagi kalau tidak dicek,” pungkas Jokowi.
Barang bukti hasil OTT meliputi uang tunai Rp2 miliar, uang tunai dolar Amerika Serikat US$20.000, kartu debit senilai Rp346 juta, serta saldo pada rekening bank Rp150 juta.
Berdasarkan konstruksi perkaranya, 10 tersangka itu diduga memberi dan menerima suap terkait dengan pengerjaan empat macam proyek di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub.
Dua pejabat adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya.
Kemudian, empat orang lainnya dari lingkungan Ditjen Perkeretaapian yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jateng Bernard Hasibuan, PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, serta PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat.
Kemudian, empat orang swasta yang menjadi tersangka yakni Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma (DF) Muchamad Hikmat, Direktur PT KA Manajemen Properti hingga Februari 2023 Yoseph Ibrahim, serta VP PT KA Manajemen Properti Parjono.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Geram, Terjadi Kasus Suap di Proyek Kereta Api”.