SOLOPOS.COM - Capres-Cawapres no urut 1 Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) saat bersiap memberikan sambutan dalam Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Jakarta, Senin (27/11/2023). Rakor tersebut bertema Gakkumdu Mengawal Pemilu 2024 yang Demokratis dan Bermartabat. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU
Solopos.com, JAKARTA — Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia (FADKI) melaporkan akronim pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin iskandar yakni AMIN ke Bareskrim Polri pada Jumat (22/12/2023).
Tim Nasional Pemenangan (Timnas) AMIN tidak mempermasalahkan aduan warga kepada polisi terkait penggunaan akronim Amin yang dianggap menistakan agama namun laporan itu harus sesuai koridor hukum.
“Itu sudah ada tim hukum yang menangani,” kata Kapten Timnas AMIN Marsekal Madya TNI Purn. Muhammad Syaugi di Jakarta, Minggu (24/12/2023), dilansir Antara.
Syaugi mengatakan bahwa Timnas AMIN tidak mempermasalahkan laporan warga tersebut karena merupakan hak semua orang. Karena itu menurut dia, tim hukum AMIN sedang mengurus laporan tersebut dan siap bila dimintai keterangan oleh pihak kepolisiaj.
Dia juga memastikan bahwa pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) sangat menjunjung tinggi asas hukum dan dipastikan tidak akan mengintervensi proses tersebut.
“Warga masyarakat boleh saja melaporkan segala sesuatu, selama melalui koridor hukum. Pak Anies selalu menjunjung tinggi koridor hukum karena itu sering disampaikan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan kekuasaan,” ujarnya.
Sementara, Anies menanggapi senada. “Saya rasa polisi akan menggunakan akal sehat dan kewarasan dalam menindaklanjuti laporan itu. Lumayan, tambah tenar,” kata Anies.
Anies menyampaikan dirinya merasa heran karena laporan terkait akronim tersebut baru dilakukan sekarang, padahal deklarasi AMIN sudah dilakukan sejak awal September lalu. “Kok baru sekarang,” ujarnya.