SOLOPOS.COM - Menteri Sosial Tri Rismaharini bersama Pahala Nainggolan, Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (13/1/2023). (Antara/Devi Nindy)
Solopos.com, JAKARTA–Kementerian Sosial (Kemensos) mengeluarkan 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak berhak menerima bantuan sosial (bansos) dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ditemui di Jakarta, Jumat (13/1/2023), mengatakan data tersebut berasal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui sistem Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).
Menindaklanjuti hasil temuan BPK, Kemensos telah membekukan data dimaksud dan mengeluarkan dari DTKS.
Pembekuan data tersebut merupakan tindak lanjut temuan BPK setelah pemeriksaan terhadap penyaluran Bansos Sembako yang sebelumnya bernama Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan melakukan pemadanan data penerima BPNT dengan data pada Sistem AHU Kementerian Hukum dan HAM.
Mensos Risma mengatakan pihaknya sudah membicarakan permasalahan tersebut dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sehingga, nantinya akan ada pengecekan data, sebelum melakukan registrasi ke Kemenkumham.
“Sudah saya sampaikan kemarin, keputusan kita, harus kita berikan syok terapi. Kita akan cut dan mereka nanti menyampaikan ‘wong saya miskin. Silakan nanti komplain ke kita, kita akan evaluasi,” kata Mensos Risma.
Dia melanjutkan pihaknya telah membicarakan permasalahan tersebut dengan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi mengenai solusi tersebut.
“Supaya semua orang belajar untuk bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Kita akan cut itu,” kata dia.
Kemensos keluarkan 10.249 KPM tidak tepat sasaran bansos dari DTKS.