SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Pemerintah tidak akan mencampuri urusan internal PT Indosat Tbk terkait isu akan adanya demo besar-besaran karyawan perusahaan itu.
“Kami belum tahu (rencana demo) itu. Tapi itu murni urusan perseroan,” kata Deputi Menneg BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi, Sahala Lumban Gaol, ketika dihubungi ANTARA, di Jakarta, Rabu.
Menurut isu yang beredar di lingkungan Persero tersebut, pada Jumat (20/11) nanti, Serikat Pekerja Indosat akan melakukan demo besar-besaran bertepatan pada hari ulang tahun Indosat.
Aksi tersebut digelar setelah sebelumnya muncul kabar bahwa perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki Qatar Telecom itu, akan memutus kontrak kerja sekitar 2.000 karyawan outsourcing Indosat. Adapun karyawan yang akan di PHK tersebut pada bagian legal, marketing communication, teknik, pelayanan konsumen.
Sahala menjelaskan, pemerintah tidak pada posisi untuk mencari jalan tengah antara perusahaan dengan karyawan.
“Itu bagian dari masalah korporasi yang harus diselesaikan melalui Depnakertrans. Tentu manajemen Indosat harus mencari jalan keluarnya,” ujar Sahala.
Ia menambahkan, pemerintah sendiri saat ini hanya sebagai pemegang saham minoritas atau sebesar 14,29 persen, sehingga tidak bisa lebih jauh mencampuri masalah tersebut.
“Tetapi kami akan melakukan pengecekan ke manajemen,” tegasnya.
Ia berharap manajemen bisa menuntaskan masalah itu sehingga tidak menganggu jalannya perusahaan. Terkait hal itu, Group Head Corporate Communications Indosat Adita Irawati menjelaskan, masalah pemberhentian karyawan outsourcing ini sudah ada dalam kontrak karyawan.
Dalam UU ketenagakerjaan, ujar Adita, disebutkan bahwa kontrak direview setiap tahun, lalu setelah itu keputusannya ada di perusahaan sebagai pertimbangan,” kata Adita.
Ant/tya