SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
”Penandatanganan pakta integritas Ketua DPC PD se-Jateng ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Ketua Majelis Tinggi Partai [Susilo Bambang Yudhoyono] untuk menyelamatkan partai,” kata Sukawi.
Menurut dia, penandatanganan pakta integritas ini, bertujuan untuk menyatukan semangat demi kejayaan partai.
”Dengan menandatangani pakta integritas ini maka Ketua DPC harus loyal dan menjalankan kebijakan partai di bawah kendali langsung Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi Partai,” bebernya.
”Dengan menandatangani pakta integritas ini maka Ketua DPC harus loyal dan menjalankan kebijakan partai di bawah kendali langsung Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi Partai,” bebernya.
Sekretaris DPD Jateng, Dani Sriyanto menambahkan tanda tangan pakta integritas Ketua DPC ini akan dibawa dalam pertemuan Ketua DPD se-Indonesia di Cikeas.
”Bapak Ketua DPD [Sukawi Sutarip] akan membawa sendiri tanda tangan pakta integritas Ketua DPC ini untuk diserahkan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai SBY,” ujar dia.
Dalam pertemuan itu, Sukawi juga mensosialisasikan delapan butir solusi penyelamatan PD oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Delapan butir solusi tersebut sebelumnya telah disampaikan SBY pada jumpa pers di Puri Cikeas, Jumat (8/2) malam.
”Terkait pembenahan partai, kami juga meminta kepada para Ketua DPC menyerahkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan laporan daftar kekayaan mereka saat ini,” ungkapnya.
Penyerahan NPWP dan laporan daftar kekayaan paling lambat akhir Februari 2013.
Langkan ini, lanjut Sukawi menunjukkan bahwa Partai Demokrat benar-benar ingin bersih dari segala permainan korupsi.
”Jadi semua kekayaan dicatat, sehingga bersih. Laporan kekayaan ini disampaikan kepada Badan Pengawas DPP di Jakarta,” jelasnya.
Daftar kekayaan ini dipakai Badan Pangawas saat pendaftaran calon anggota legislatif (caleg), akan dilihat kekayaan bertambah berapa. Laporan daftar kekayaan ini, sambung dia, tak hanya bagi ketua DPC, tapi semua pengurus DPC, anggota Fraksi PD di DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan yang duduk di eksekutif.
”Kalau ada yang tak mentaati ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai delapan poin oleh Majelis Tinggi Partai yakni harus melepaskan baju Demokrat,” ujar mantan Walikota Semarang ini.
