SOLOPOS.COM - Ilustrasi (detik)
JAKARTA--Setidaknya 80 kawasan industri se-Indonesia pada Rabu (3/10/2012) bakal lumpuh. Sebab para buruh yang bekerja di kawasan tersebut menggelar demonstrasi melalui mogok nasional.
“Kita mogok nasional, estimasi kita para buruh ini kan bekerja di 80 kawasan industri, jadi jumlahnya sekitar 3-4 juta. Kami fokuskan kegiatan di kawasan industri. Sedangkan daerah yang tidak punya kawasan industri diarahkan bergerak ke DPRD,” terang Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), M Rusdi, Rabu.
Dengan memusatkan aksi di kawasan industri, sambung Rusdi, maka para pelaku ekonomi yang akan terganggu kegiatannya. Dalam aksinya mereka mengusung tuntutan agar outsourcing dihapuskan, politik upah murah, dan jaminan kesehatan pekerja.
Dengan memusatkan aksi di kawasan industri, sambung Rusdi, maka para pelaku ekonomi yang akan terganggu kegiatannya. Dalam aksinya mereka mengusung tuntutan agar outsourcing dihapuskan, politik upah murah, dan jaminan kesehatan pekerja.
Rusdi berharap para buruh yang mengikuti aksi tetap mengepankan kesantunan. Apalagi aksi semacam ini bukan yang pertama kalinya. “Aksi tidak perlu anarki, yang penting pesan sampai. Tuntutan kami hapus outsourcing, beri jaminan kesehatan, dan hapus upah murah. Jadi buruh harus santun, sopan dan tidak ganggu yang lain. Apalagi yang kami bawa adalah isu buruh dan isu kerakyatan,” sambung Rusdi.
Para demonstran akan berorasi di titik-titik yang telah ditentukan untuk menyuarakan tuntutan. Namun karena dampak dari jumlah demonstran yang besar, Rusdi meminta maaf jika aksi tersebut membuat macet dan membuat sejumlah ruas jalan terpaksa ditutup dan dialihkan.
“Yang kita tuntut satu hal yang normatif dan mendasar. Ini aksi nasional, karena bertahun-tahun diberlakukan politik upah kurah melalui UMP yang kenaikannya hanya sekitar Rp 20 hingga 50 ribu, dan ada mafianya. Dulu setelah kita tawar ternyata bisa naik Rp 150-200 ribu, artinya politik upah murah ini bisa distop,” papar Rusdi.
Dia menjelaskan upah yang diterima buruh hari ini tidak cukup memenuhi kebutuhan riil buruh. Dia mencontohkan seorang buruh dengan gaji Rp 1,2 juta maka kemungkinan memiliki rumah sendiri sangat kecil. Sehingga yang ada mereka hidup dari rumah kontrakan yang satu ke rumah kontrakan lainnya.
“Dengan pendapatan sebegitu dan istri tidak bekerja, nggak mungkin anak bisa kuliah. Jadi kalau ayahnya buruh, anaknya juga buruh. Ditambah outsourcing lagi,” papar Rusdi.
Sesuai peraturan pekerja yang dibolehkan menggunakan tenaga outsourcing adalah office boy, katering, sekuriti, sopir, dan jasa pertambangan. Rusdi menyayangkan pada praktiknya banyak pekerja di luar 5 pekerjaan itu yang menggunakan jasa outsourcing.
“Call center outsourcing, teller di bank outsourcing. Padahal outsourcing itu menghilangkan kepastian kerja,” ucapnya.
“Tidak adanya jaminan kesehatan membuat buruh sadikin alias sakit sedikit miskin,” imbuh Rusdi.