SOLOPOS.COM - Ilustrasi debat Pilpres 2014 (JIBI/Solopos/Dok.)
Solopos.com, JAKARTA– Debat capres 2014 putaran kedua dilangsungkan Minggu (15/6/2014). Pada debat pertama, mekanisme dibuat antarcapres tidak saling mendebat. Oleh karena itu, sejumlah pengamat meminta KPU mengubah aturan main, dengan mekanisme antarcapres bisa saling mendebat.
Pengamat Komunikasi Politik Tjipta Lesmana mengatakan debat capres sangat efektif dalam menarik dan mempengaruhi masyarakat untuk menjatuhkan pilihannya kepada pasangan capres-cawapres tertentu.
“Saya mengimbau kedua pasangan supaya betul-betul memanfaatkan setiap panggung debat, karena saya lihat pada debat perdana kemarin animo masyarakat sangat tinggi,” kata Tjipta dalam sebuah acara diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/6/2014).
Dia menilai sebaiknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan sistem perdebatan secara lebih terbuka, sehingga masyarakat bisa mengetahui apakah kedua kandidat itu betul-betul menguasai persoalan yang dihadapi Bangsa Indonesia.
“Saya mengimbau KPU supaya tidak perlu ketakutan, biarkan saja dibuat terbuka dan saling mendebat antara satu sama lain.”
Adapun, Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menilai apa yang dilakukan KPU dalam mengatur mekanisme perdebatan itu tidaklah salah, sebab mereka menjalankan hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No.42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres).
“Debat ini bukan seperti debat yang diadakan lembaga-lembaga swasta, tetapi ini sudah diatur secara rinci dalam UU Pilpres,” kata Irman.
Bahkan, dalam UU Pilpres juga diatur bahwa debat antarcapres dilakukan 3 kali dan debat antarcawapres dilakukan 2 kali. Sehingga KPU tidak dapat secara sepihak mengubah format debat dan harus tetap menjalankan sesuai dengan yang tercantum dalam UU Pilpres.
“Tidak ada peraturan yang menyebutkan akan ada debat antarpasangan capres-cawapres, porsi capres harusnya lebih besar karena dialah yang akan jadi pemimpin bangsa.”