SOLOPOS.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan kepada awak media usai kunjungannya ke Pulau Karang Singa Kepulauan Riau, Kamis (13/1/2022). (Antara)
Solopos.com, BATAM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyebut infrastruktur yang berada di Pulau Karang Singa, Kepulauan Riau (Kepri) jomplang apabila dibandingkan dengan infrastruktur yang dibangun Pemerintah Malaysia di Pulau Karang Tengah atau Middle Rock.
Mendagri menyampaikan itu seusai meninjau Pulau Karang Singa dan Karang Selatan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kamis (13/1/2022). Pemerintah Indonesia kembali menyampaikan rencana membangun mercusuar dengan struktur permanen di Pulau Karang Singa demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebagai informasi, Pulau Karang Singa di Provinsi Kepri berhadapan dengan Pulau Karang Tengah Malaysia. Pulau Karang Singa merupakan pulau yang berjarak sekitar 3,70 mil laut dari Tanjung Sading, Kecamatan Bintan Utara, Kepri.
Baca Juga : Antisipasi Diklaim Malaysia, Pulau Karang Singa Dipasangi Mercusuar
Baca Juga : Antisipasi Diklaim Malaysia, Pulau Karang Singa Dipasangi Mercusuar
Tito menyatakan poin terpenting pembangunan mercusuar di Pulau Karang Singa adalah agar tidak terlalu timpang dengan infrastruktur yang telah dibangun Pemerintah Malaysia di Pulau Karang Tengah atau Middle Rock.
“Poin pentingnya jangan jomplang. Di Malaysia mereka sudah membangun struktur permanen, sementara wilayah kita hanya ada ‘buoy’ saja. Belum permanen,” kata Tito, Kamis, seperti dilansir Antara, Minggu (16/1/2022).
Baca Juga : Inggris Tak Wajibkan Lagi Tes Covid bagi Pelancong Vaksin Penuh
“Oleh karena itu kita harus menjaga kedaulatan. Ini menyangkut wilayah teritorial, banyak sekali implikasinya,” tutur dia.
Apalagi, ia menyebut Pulau Karang Singa terletak di Selat Malaka. Menurutnya, Selat Malaka merupakan salah satu jalur lalu lintas laut terpadat di dunia.
Di wilayah perbatasan internasional tersebut, Singapura telah menguasai teritorial Batu Puteh atau Pedra Branca sedangkan Malaysia menguasai Karang Tengah atau Middle Rock.
Baca Juga : Kehabisan Kamar Jelang MotoGp Mandalika? Tenang, Ada Hotel Terapung
“Choke point yang sangat penting maka harus dijaga dan diberi tanda bahwa itu merupakan wilayah NKRI,” tegasnya.
Untuk tahap awal, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan membangun mercusuar dengan bendera merah putih. Kemudian dilanjutkan platform yang lebih permanen oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Kita ingin menjaga kedaulatan, jangan sampai seperti Sipadan dan Ligitan. Tidak boleh ada satu jengkal pun wilayah kita yang berkurang,” tutur dia.
Baca Juga : Blak-Blakan Menteri Perhubungan: Mengangkat Gengsi Terminal Tirtonadi
Wakil Menteri Pertahanan, Herindra, menyatakan komitmen Kemenhan segera membangun mercusuar di Pulau Karang Singa awal tahun ini. “Mungkin bulan-bulan ini. Nanti kira-kira Februari setelah cuaca agak bagus kami akan segera membangun mercusuar di tempat itu. Memastikan bahwa wilayah itu tidak akan hilang dari NKRI,” ujarnya.
“Kami tidak ingin kejadian sengketa Indonesia-Malaysia terkait dengan perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan yang akhirnya dimenangi Malaysia di Mahkamah Internasional pada tahun 2002 terulang,” imbuhnya.
Herindra menyebut Pulau Karang Singa memiliki potensi sengketa sehingga harus dijaga agar tidak hilang. Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengungkapkan pihaknya konsisten menjaga kedaulatan negara, apalagi terdapat sejumlah pulau terdepan NKRI di Kepri.