SOLOPOS.COM - Rektor UGM, Prof Dr Pratikno (Harian Jogja/JIBI/dokumen)
DEPOK—Perdebatan penghapusan Ujian Akhir Nasional (UAN) kian marak akhir akhir ini. Namun UGM memilih fokus pada pemerataan kualitas pendidikan dasar.
Rektor UGM, Pratikno mengatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh sempat berpesan agar perguruan tinggi di Indonesia meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Pasalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia terus membesar sehingga membutuhkan tenaga kerja lapis atas dalam jumlah besar.
PT disebutnya sudah berusaha menjalankan amanat ini dengan memberikan kuota 20% bagi masyarakat dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Hanya diakuinya, PT baru dapat memenuhi kuota secara bertahap.
Sementara dari sisi angka partisipasi kasar (APK) jumlah lulusan SD hingga SMA saat ini berada di angka 24%. Menurutnya jumlah tersebut sudah menunjukan perbaikan jumlah siswa yang bersekolah.
“Tapi yang paling dirisaukan justru distribusi kualitas pendidikan dasar. Bukan hanya peningkatan aksesibilitas,” terangnya saat bincang-bincang dengan media di kampus setempat, Kamis (2/5).
Perguruan Tinggi (PT) sebagai penyelenggara pendidikan tinggi merasakan akibat dari kualitas pendidikan dasar yang tidak merata ini. Berbagai penyesuaian sistem seleksi untuk menjaring mahasiswa dari 3T tidak dapat dilakukan. Sebab dengan penyesuaian kriteria, belum ada calon mahasiswa baru yang lolos seleksi.
Atas alasan ini, UGM berharap pemerintah dapat memberikan kesempatan bagi PTN melaksanakan otonomi. Menurutnya pengajuan ini tidak didasarkan pada alasan menginginkan kebebasani tetapi agar universitas tidak terjebak masalah birokrasi semata.
Wakil Rektor UGM bidang Akademik dan Kemahasiswaan UGM, Iwan Dwiprahasto menyampaikan UGM tidak akan memberikan pernyataan panjang mengenai pelaksanaan Ujian AKhir Nasional (UAN) yang kini marak diperdebatkan.
“Bagaimanapun juga standar pendidikan tidak dapat disamakan di semua level karena ada gap antara daerah yang satu dengan daerah lain,” papar dia.