SOLOPOS.COM - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin (Istimewa)
Solopos.com, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, mengusulkan pemerintah menambah alokasi anggaran untuk partai politik peserta Pemilu dari alokasi Rp111 miliar per tahun yang diterima selama ini.
Golkar beralasan penambahan dana parpol untuk menambah rasa tanggung jawab kepada konstituen.
“Kalau perlu juga nanti dinaikkan apa namanya anggaran negara ke partai politik bantuan keuangan partai politik, itu agar partai politik yang sebenarnya lambung demokrasi dan institusi publik, ketika publik pun makin besar membiayai,” kata Zulfikar dalam diskusi bertajuk Evaluasi Sistem Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/2021).
Kendati begitu, Zulfikar meminta agar kenaikan tersebut bisa diiringi dengan sanksi tegas. Misalnya jika masih ada oknum parpol yang melakukan korupsi meski anggaran sudah dinaikkan maka parpol juga turut diberikan sanksi tegas berupa pembubaran.
Kendati begitu, Zulfikar meminta agar kenaikan tersebut bisa diiringi dengan sanksi tegas. Misalnya jika masih ada oknum parpol yang melakukan korupsi meski anggaran sudah dinaikkan maka parpol juga turut diberikan sanksi tegas berupa pembubaran.
Baca Juga: Gara-Gara Konflik, Golkar dan PPP Gigit Jari
“Kalau memang negara makin besar biayanya kepada partai politik, pertanggungjawabannya semakin bagus, sanksinya harus semakin keras dan tegas, kalau emang ada yang macam-macam begitu, katakanlah KKN begitu ya kalau perlu partainya di bubarkan selain orangnya juga dihukum untuk beberapa tahun,” ungkapnya.
Menurutnya, jumlah tersebut wajar diusulkan mengingat di beberapa negara bahkan lebih tinggi.
“KPK pernah bilang 50 persen, karena di negara-negara yang lain itu ada yang 60, Jerman misalnya 60 persen Canada juga 60 persen, supaya temen-temen yang selalu mempersoalkan oligarki-oligarki itu bisa bisa berkurang,” tuturnya.
Baca Juga: Giliran Jokowi Undang Petinggi Parpol Koalisi Non Parlemen ke Istana
Untuk diketahui, dana bantuan parpol terakhir dinaikkan pada 2018 lewat PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
Berdasarkan peraturan tersebut, dana bagi setiap parpol dihitung berdasarkan jumlah, mendapat Rp1.000 per suara sah untuk tingkat pusat atau naik dari semula Rp108. Sementara itu, untuk tingkat DPRD dan pemerintah kota atau kabupaten, menjadi Rp 1.500 per suara sah.
Adanya keputusan tersebut, bantuan dana untuk partai politik dari pemerintah naik dari semula Rp13,5 miliar dalam setahun untuk partai-partai peserta pemilu, menjadi Rp 111 miliar untuk dana bantuan parpol setiap tahunnya.