News
Selasa, 8 Agustus 2023 - 17:39 WIB

Dana Kejahatan Lingkungan Ngalir ke Parpol Capai Rp1 Triliun, Terbanyak Jatim

Newswire  /  Abu Nadzib  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ketua PPATK Ivan Yustiavandana (Antara)

Solopos.com, JAKARTA — Aliran dana yang mengalir ke partai politik (parpol) dari tindak pidana kejahatan lingkungan diperkirakan mencapai Rp1 triliun.

Jumlah uang fantastis itu merupakan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Advertisement

Wilayah dengan jumlah terbanyak dana kejahatan lingkungan yang mengalir ke parpol berada di Provinsi Jawa Timur.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan temuan uang tersebut telah dilaporkan kepada KPU dan Bawaslu beberapa waktu yang lalu.

Advertisement

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan temuan uang tersebut telah dilaporkan kepada KPU dan Bawaslu beberapa waktu yang lalu.

“Salah satu temuan PPATK yang sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu ada Rp1 triliun uang kejahatan lingkungan yang masuk ke partai politik,” ujar Ivan dalam dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu, Selasa (8/8/2023).

Menurut dia, PPATK kini tengah berfokus mendalami tindak kejahatan keuangan lingkungan.

Advertisement

“Karena PPATK sekarang sedang fokus pada green financial crime, ini yang ramai. Lalu apa yang terjadi? Nah kami menemukan kok sepertinya tidak ada rekening dari para peserta kontestasi politik yang tidak terpapar,” katanya seperti dikutip Solopos.com dari Antara.

Adapun PPATK setidaknya menemukan adanya risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada dana kampanye di sejumlah provinsi.

Wilayah tertinggi yang dominan terjadi TPPU adalah Jawa Timur (9), DKI Jakarta (8,90), Sumatra Barat (7,91), Jawa Barat (7,57), Papua (7,30), Sulawesi Selatan (7,24), dan Sumatera Utara (7,02).

Advertisement

Selain itu, Ivan menyebut ada dana hasil tindak pidana yang selama ini mengalir sepanjang tahapan pemilu.

Untuk itu, pihaknya kini sedang menelusuri hal tersebut.

“Ini artinya apa? Artinya dana hasil tindak pidana masuk sebagai biaya untuk kontestasi politik. Dalam konteks bersih, tugas dan kewenangan PPATK seberapa besar uang-uang yang berasal dari tindak pidana ini masuk ke kontestasi politik ini untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang,” pungkas Ivan.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif