Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Grobogan (Espos)--Pemkab Grobogan menganggarkan dana untuk program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) bagi 50.000 warga miskin di tahun 2010 senilai Rp 6,3 miliar. Penyediaan anggaran ini untuk mengover warga miskin yang tidak masuk dalam program Jamkesmas.
“Dana Jamkesda senilai Rp 6,3 miliar tersebut dikelola oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) senilai Rp 4 miliar dan RSUD dr R Soedjati Purwodadi senilai Rp 2,3 miliar,” terang Kepala Dinkes Kabupaten Grobogan dr Bambang Pudjianto didampingi Kabid Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2 dan PL) dr Johari Angkasa, kepada Espos, Selasa (9/2).
Dijelaskan dr Bambang Pudjianto, dari 1,4 juta penduduk Kabupaten Grobogan, warga miskin yang sudah terdaftar dalam program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) tahun 2010 sebanyak 547,709 jiwa.
Kendati sudah ada hampir separuh warga di Kabupaten Grobogan yang masuk dalam program Jamkesmas berdasar pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008, namun Pemkab tetap mengambil kebijakan meluncurkan program Jamkesda.
“Tujuannya untuk mengantisipasi adanya warga miskin yang belum masuk dalam program Jamkesmas,” tutur dr Bambang Pudjianto yang akrab disapa dr Toto ini.
Kenapa masih ada warga miskin yang belum terkover Jamkesmas, menurut dr Bambang, ada beberapa hal, yakni kemungkinan adanya subyektifitas pendataan yang dilakukan oleh perangkat desa hingga RT.
“Kemudian ada warga yang berada di garis batas antara miskin dan mampu namun tidak tercatat dalam program Jamkesmas, sehingga ketika sakit dan jatuh miskin mereka jadi tidak berdaya maka perlu diberi jaminan kesehatan yakni melalui Jamkesda,” papar dr Toto.
Hanya saja, untuk warga miskin yang masuk dalam program Jamkesda hanya bisa mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD dr R Soedjati. Sehingga belum bisa dirujuk sampai ke luar daerah.
rif