SOLOPOS.COM - Ilustrasi uang tunai rupiah (JIBI/Solopos/Antara)
Dana aspirasi DPR tak serta merta disepakati partai pengusung Presiden Joko Widodo.
Solopos.com, JAKARTA — Partai pengusung Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2014, PDI Perjuangan, masih akan melihat postur dan kemampuan APBN 2016 dalam memutuskan sikap atas usulan dana aspirasi dari DPR.
Olly Dondokambey, Ketua Fraksi PDIP yang juga menjabat sebagai Bendahara Umum PDIP, mengatakan PDIP memang belum memutuskan sikap atas usulan dana aspirasi tersebut. “Kami masih akan melihat postur APBN dulu,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/6/2015).
Meski demikian, jelas Olly, PDIP akan mengambil sikap sesuai yang diambil oleh pemerintah. “Kami tetap akan menjadi back up pemerintah dalam setiap kebijakannya,” katanya.
Saat ini, usulan dana aspirasi senilai Rp20 miliar per anggota dewan per tahun masih membuat banyak partai bingung menentukan dukungan. Saat ini, hanya partai nasdem yang secara tegas menolak usulan tersebut.
Rio Patrice Capella, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, mengatakan usulan senilai Rp20 miliar per anggota dewan/tahun tersebut lantaran bertentangan dengan asas keadilan dan pemerataan pembangunan di Tanah Air.
Untuk itu, papar Rio, Partai Nasdem bersama KIH meminta Presiden menolak usulan tersebut. Permintaan penolakan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan pada saat pertemuan dengan kelompok partai pengusungnya—Koalisi Indonesia Hebat (KIH)— pada Rabu 17 Juni 2015, malam. “Kami minta pemerintah tidak ikut membahas usulan tersebut.”
Selain itu, Nasdem akan berjuang melalui panitia kerja (panja) dana aspirasi agar dana itu tidak masuk dalam APBN 2016. “Kami masih masuk dalam panja, tapi kami ingin menggagalkan usulan itu.