SOLOPOS.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)
Dana aspirasi DPR tak dibiarkan pemerintah Jokowi-JK masuk APBN 2015.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah mengisyaratkan bisa saja menolak alokasi dana aspirasi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penolakan bisa dilakukan melalui berbagai cara ketika melakukan pembahasan rancangan APBN 2016 antara pemerintah dan DPR yang akan berlangsung dalam waktu dekat.
“Ooo… bisa saja [pemerintah tidak setuju]. Banyak caranya, ada nilainya, caranya, masukkan ke anggaran, sudah kan,”tuturnya, Kamis (25/6/215).
Intinya, setiap alokasi anggaran negara harus memiliki dasar yang kuat. Hal itu akan dibicarakan antara pihak eksekutif dan legislatif.
Sebelumnya, Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan penggunaan dana aspirasi justru akan membuat rencana pembangunan bertabrakan dengan visi misi Presiden, karena tidak masuk dalam rencana pembangunan nasional.
Menurut dia, DPR sebaiknya fokus melaksanakan fungsi pengawasan, pembicaraan anggaran, dan legislasi, agar tidak bersinggungan dengan program pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah. Apalagi saat ini pemerintah telah memiliki rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN yang diselaraskan dengan RPJMD.