SOLOPOS.COM - Dahlan Iskan (Foto :Dokumentasi)
JAKARTA—Menteri BUMN menyatakan ada 10 nama anggota DPR yang memeras perusahaan BUMN. Kesepuluh nama itu akan diungkap Dahlab bila dia dipanggil secara resmi oleh DPR.
Kendati demikian di jejaring sosial seperti Twitter beredar 18 inisial nama yang diduga menjadi peminta upeti BUMN.
Kedelapan belas nama tersebu yakni AK, IM, SN, NW, BS yang disebut-sebut dari Fraksi Partai Golkar, lantas PM, EV, CK (F PDIP), AR, IR, SUR (F PKS), FA (F Hanura), ALM, NAS, (F PAN), JA, SG, MJ (F PD) dan MUZ (F GERINDRA).
Kedelapan belas nama tersebu yakni AK, IM, SN, NW, BS yang disebut-sebut dari Fraksi Partai Golkar, lantas PM, EV, CK (F PDIP), AR, IR, SUR (F PKS), FA (F Hanura), ALM, NAS, (F PAN), JA, SG, MJ (F PD) dan MUZ (F GERINDRA).
Inisial nama- nama tersebut im berasal dari suberd I humas BUMN. Beredarnya nama-nama tersebut tak pelak menjadi pembicaraan di dunia Twitter.
“BS, jangan2 jangan? Ini inisial apaan? AK, IM, SN, NW, BS, PM, EV, CK, AR, IR, SUR, FA, ALM, NAS, JA, SG, MJ, MUZ,” begitu komentar akun @fadjroeL.
Sedangkan ?@Megaloman888 menulis, “Yg memeras BUMN:AK, IM, SN, NW, BS (Golkar) PM, EV, CK (PDIP) AR, IR, SUR (PKS) FA (HANURA) ALM, NAS, (PAN) JA, SG, MJ (PD), MUZ (GERINDRA).”
Hingga saat ini masih belum ada konfirmasi apakah pengirim pesan singkat itu benar dari pihak BUMN.
Begitu pula, belum ada informasi lebih jelas tentang nama-nama yang hanya disebut inisialnya itu.
Dari pihak parpol yang disebut-sebut pun hingga berita ini diturunkan juga belum ada sanggahan atau komentar apa pun.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan akhirnya menyatakan ada 10 nama oknum anggota DPR yang diduga pernah meminta jatah ke Badan Usaha Milik Negara IBUMN).
Pimpinan dari kementerian yang mengayomi 141 BUMN ini berjanji akan membeberkannya bila mendapatkan panggilan resmi dari anggota DPR.
“Saya punya list-nya. Tidak sampai 15, namun sekitar 10 orang saja,” kata Dahlan saat ditemui seusai Rapim di Kantor PT Permodalan Nasional Madani Persero, Jakarta, Selasa (30/10/2012).
Sebelumnya diberitakan, Kementerian BUMN telah membeberkan bahwa ada 15 oknum DPR yang kerap meminta jatah ke BUMN.
Dahlan menegaskan bahwa BUMN tidak pernah melakukan hal tersebut sebab BUMN bukan bagian dari industri kebohongan menyusul banyaknya industri kebohongan yang sangat berkembang dengan pesat belakangan ini.
“Masa begitu perlu ditanggapi. Tidak mungkinlah BUMN menyebarkan hal itu. BUMN kan bukan bagian dari industri kebohongan,” ujarnya.
Dahlan juga enggan mencari tahu pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan kebohongan tersebut.
“Saya tidak akan mencari tahu siapa yang menyebarkan SMS itu,” tegas Dahlan.
