SOLOPOS.COM - Ilustrasi penyelenggaraan haji (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
Solopos.com, BANTUL — Daftar tunggu calon haji (calhaj) di Kabupaten Bantul hingga saat ini mencapai 3.068 orang. Pendaftaran haji saat ini baru dapat diberangkatkan pada 2030.
Kepala Saksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bantul Bambang Inanta menyatakan, pendaftaran peserta calon haji setiap saat terus berlangsung sementara kuota keberangkatan terbatas. “Jadi antreannya sudah mencapai 3.068 orang. Daftar sekarang enggak bisa langsung berangkat, tapi itu khusus haji reguler yang ditangani pemerintah,” terang Bambang Inanta akhir pekan lalu.
Antrean sebanyak 3.068 orang itu menurutnya untuk pemberangkatan hingga 2017. Mereka adalah calon haji yang sudah mendaftar beberapa tahun lalu. Sedangkan untuk pendaftaran saat ini, diperkirakan baru dapat diberangkatkan pada 2030 mendatang.
Setiap tahun, rata-rata jumlah calon haji asal Bantul yang diberangkatkan pemerintah melalui jalur reguler tersebut hanya sekitar 600-an orang. Jumlah tersebut berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah. Untuk DIY, kuota haji setiap tahun sekitar 2.000 lebih calon haji. Dari kuota tersebut dibagi untuk empat kabupaten dan satu kota.
Sementara saat ini biaya keberangkatan haji yang dipatok pemerintah sebesar Rp33,7 juta per orang. Biaya sebesar itu jauh lebih
Kecil dibandingkan haji plus yang mencapai Rp80 juta lebih. Haji plus merupakan haji yang pemberangkatannya dapat ditangani oleh biro perjalanan.
Bagi calon haji yang ingin segera berangkat ke tanah suci, disarankan menggunakan haji plus. Sebab pemberangkatan calon haji ini lebih cepat dibanding haji reguler. Pendaftaran haji pada 2014 misalnya, bisa diberangkatkan pada 2015.
Sementara itu terkait antisipasi penyebaran middle east respiration syndrome atau sindrom pernafasan Timur Tengah (MERS), Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Bantul Pramudi Dharmawan mengatakan, lembaganya kini memantau dan mengawasi ketat jamaah umroh yang baru tiba di tanah air.
Pengawasan dilakukan selama dua minggu. “Dalam dua minggu diawasi apakah terjadi panas tinggi dan gejala lainnya, pengawasan dilakukan oleh Puskesmas,” ungkap Pramudi.
Terkait pelaksanaan haji, Dinas Kesehatan kata dia berwenang untuk tidak merekomendasikan keberangkatan calon haji bila kondisi kesehatannya rentan terpapar MERS.