News
Rabu, 30 Agustus 2017 - 17:00 WIB

Ciduk Wali Kota Tegal, KPK Seperti Hantu

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi penyidik KPK (Dok/JIBI/Bisnis)

Peneliti Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar menyebut KPK seperti hantu dengan menangkap tangan Wali Kota Tegal.

Solopos.com, JOGJA — Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengapresiasi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno. OTT bisa semakin menumbuhkan ketakutan pejabat publik melakukan korupsi.

Advertisement

“KPK seperti hantu yang menakutkan. OTT ini akan terus membangun ketakutan pejabat publik untuk melakukan korupsi,” kata Zainal di Jogja, Rabu (30/8/2017).

Ia berharap KPK semakin gencar hadir melakukan pengawasan di level daerah. Pasalnya, deretan pengungkapan kasus korupsi yang selama ini dilakukan KPK pada kenyataannya masih belum membuat jera oknum kepala daerah melakukan korupsi.

“Ini ironis menurut saya, kasus korupsi Wali Kota Tegal menunjukkan bahwa OTT yang dilakukan KPK belum membuat jera,” kata dia. Baca juga: Wali Kota Tegal Ditangkap KPK, Ada Tas Berisi Uang.

Advertisement

Banyaknya kasus korupsi di daerah, menurut dia, semakin mempertegas bahwa kehadiran perwakilan KPK di daerah dibutuhkan. Hal itu sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) UU No. 30/2002 tentang KPK yang menyatakan lembaga antirasuah itu dapat mendirikan perwakilan di daerah. “Namun sebelum mendirikan perwakilan di derah, KPK memang harus hadir di daerah seperti ‘hantu’,” kata dia.

OTT terhadap Wali Kota Tegal, menurut dia, juga menunjukkan bahwa posisi kepala daerah rentan menjadi sarang tindakan koruptif, sehingga harus diikuti dengan perbaikan dan evaluasi dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, Zainal khawatir banyaknya kepala daerah perempuan yang tersandung kasus korupsi akan menurunkan kepercayaan publik terhadap peran politikus perempuan.

Advertisement

“Agak khawatir karena kemudian banyak kepala daerah yang tertangkap KPK perempuan. Bisa-bisa menurunkan tingkat kepercayaan terhadap politikus perempuan,” kata dia.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif