JAKARTA — Partai politik diminta melakukan konvensi dalam merekrut calon presiden agar Indonesia bisa memiliki presiden yang berkualitas selain keluar dari jebakan oligarki elit kepemimpinan nasional.

Demikian dikemukakan oleh pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis usai diskusi bertema “Harmonisasi lembaga negara” yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Senin (9/7/2012). Selain Margarito, turut menjadi nara sumber pada diskusi itu Wakil Ketua MPR, Farhan Hamid dan Sekretaris Fraksi PPP di MPR , Zainut Tauhid.

Margarito membenarkan saat ini parpol di Indonesia sudah terjebak pada kartel oligarki elit sehingga kepemimpinan hanya dikuasai oleh lingkaran elit partai. Sementara dalam konteks kepemimpinan nasional, Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang berkualitas dengan tingkat kenegarawanan dan etika yang tinggi.

“Karena itu mau tidak mau masih ada kesempatan kita untuk memastikan memperoleh pemimpin berkualitas. Segera pastikan dan desak teman di partai agar melakukan konvensi,” ujar Margarito menegaskan. Menurutnya, cara perekrutan Capres lewat mekanisme rapat kerja nasional (Rakernas) hanya akan mengkonsolidasikan kekuatan elit. Sedangkan pada sisi lain sistem itu menutup ruang bagi munculnya pemimpin dengan kualitas terbaik.

Salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk mewajibkan konvensi, ujarnya, adalah dengan mendesak wakil rakyat membuat Uandang-undang soal kewajiban konvensi tersebut. Dia menyontohkan konvensi yang pernah dilakukan Partai Golkar di masa lalu, namun sayangnya sistem itu tidak dilanjutkan lagi.

“Kita bisa mendesak melalui Undang-undang. Undang-undang pemilihan presiden nantinya harus mewajibkan parpol menggunakan konvensi. Kalau mereka tidak buat, kita lakukan uji materi nantinya,” ujar Margarito. Dia menambahkan bahwa tidak ada alasan untuk tidak bisa melaksanakan konvensi meski menunggu waktu cukup lama.

Dia menyebutkan Amerika Serikat saja membutuhkan waktu lebih 100 tahun untuk bisa melakukan konvensi agar mendapatkan capres yang berkualitas, katanya.“Dengan cara ini tidak perlu ongkos politik yang besar. Jangan sampai pemimpin muncul karena duit. Selama ini kita sudah tertipu,” ujarnya.

Sejauh ini Capres yang muncul berasal dari elit parpol yang kepemimpinannya ditentukan oleh orang yang sama baik karena kekayaan maupun karena pertemanan dan keturunan.

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif