SOLOPOS.COM - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka Sekolah Hukum bagi caleg terpilih 2024 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (14/6/2024). ANTARA/HO-PDIP
Solopos.com, JAKARTA — DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Sekolah Hukum yang diikuti oleh seluruh calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih 2024 Dapil DKI Jakarta di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6/2024).
Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud Md menjadi pembicara utama dalam Sekolah Hukum PDI Perjuangan.
Tampak hadir, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, serta sejumlah Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP di antaranya Deddy Sitorus, Masinton Pasaribu dan puluhan kader partai berlambang banteng moncong putih itu.
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri serta ratusan pengurus PDIP dari berbagai daerah turut mengikuti Sekolah Hukum PDI Perjuangan melalui sambungan daring.
Dalam sambutan pembuka, Sekjen Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa dirinya bersama Mahfud Md telah melaporkan kegiatan Sekolah Hukum PDIP kepada Megawati.
Dalam pertemuan itu, sambung Hasto, Megawati mengatakan bahwa sekolah hukum ini sangat penting dan wajib diikuti oleh seluruh calon anggota legislatif terpilih, baik di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan dilaksanakan secara daring.
“Begitu antusias-nya Ibu Megawati, sampai kemarin disampaikan saya juga mau ikut sekolah hukum. Dan kemudian kami sampaikan bahwa acara ini secara hybrid sehingga beliau mengikuti secara daring,” kata Hasto, dilansir Antara.
Hasto pun mengatakan bahwa acara Sekolah Hukum PDI Perjuangan yang diikuti oleh seluruh caleg tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota ini akan digelar selama satu bulan penuh.
“Sekolah Hukum PDIP ini akan digelar satu bulan penuh setiap hari Jumat secara hybrid,” pungkas Hasto.
Lebih jauh, Hasto mengatakan Sekolah Hukum Partai juga merupakan bentuk konsistensi sikap PDI Perjuangan dalam membangun negara hukum, bukan negara kekuasaan.
Oleh karena itu, konstruksi hukum nasional akan dibahas secara mendalam, termasuk etika hukum, aspek hukum acara pidana, pembahasan UU pidana dan perdata, pelembagaan sistem hukum, tanggung jawab aparat penegak hukum, dan lain-lain.
Mahfud MD Pembicara Utama
Dalam kesempatan itu, Mahfud Md mengajak seluruh caleg terpilih pada 2024 untuk meneruskan amanah perjuangan Presiden Pertama RI Ir Soekarno atau Bung Karno dalam mewujudkan Indonesia Emas.
Menurutnya, Bung Karno bersama para pendiri bangsa telah mewariskan kemerdekaan RI yang merupakan jembatan menuju Indonesia Emas.
Ia juga menyebut pikiran Bung Karno yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea kedua yang berbunyi, “dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai lah kepada saat yang berbahagia mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, Makmur”.
Namun, pada praktik saat ini, Mahfud Md melihat kemakmuran dan keadilan bagi rakyat belum terwujud nyata.
“Kita sudah bersatu, kita sudah berdaulat. Tapi Adil dan Makmur ini belum. Mengapa itu terjadi?” kata Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini turut menyinggung dua buah Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur menuju Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut diyakini oleh Mahfud Md bahwa di tahun tersebut kemerdekaan, berdaulat, adil dan makmur benar-benar terwujud.
Namun, dia menyebut usaha-usaha itu membutuhkan proses panjang. Apalagi, dalam perjalanannya akan menghadapi oleh berbagai rintangan.
“Adil dan Kemakmuran bisa diciptakan secara nyata. Paling tidak usaha-usaha nyatanya tidak dikotori oleh langkah-langkah yang tidak benar,” ujarnya.
Mahfud pun menyinggung sebuah novel karya PW Singer (dan August Cole) yang berjudul “Ghost Fleet” atau Barisan Hantu. Novel itu berisi tentang prediksi Indonesia akan bubar pada 2030.
Bahkan, hal itu pernah dipakai oleh salah satu capres untuk bahan kampanye pada Pilpres 2019. Padahal, sudah ada dua Perpres yang mengatur tentang menuju Indonesia Emas 2045.
“Orang ribut karena Indonesia pada waktu itu sudah punya dua Perpres. Indonesia emas. Masa tahun 2030 mau bubar itu semua omong kosong. Ini Indonesia emas. Merdeka bersatu itu sudah dihitung oleh lembaga-lembaga internasional,” jelas Mahfud.
Oleh karena itu, dia menegaskan Indonesia Emas 2045 dapat dicapai dengan membangun keadilan dan kemakmuran.
“Tapi sebenarnya, saudara, Indonesia emas itu bisa dicapai kalau dalam perjalanannya menuju 2045, Indonesia bisa bangun keadilan dan kemakmuran,” tuturnya.