SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
JAKARTA: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant CARE) melalui perayaan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2009, menyatakan sikap untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja media dan buruh migran.
Hal itu dilakukan untuk menghadapi krisis global yang dampaknya semakin meluas hingga ke Indonesia.
Dalam siaran pers AJI, di Jakarta, Senin, berpendapat para pekerja media di Indonesia hidup di bawah bayang-bayang krisis global.
Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) yang menunjukkan bahwa sejak setahun belakangan sekitar 94 pekerja media di beberapa provinsi di Indonesia termasuk DKI Jakarta mengalami pemutusan hubungan kerja.
Ketua AJI Indonesia, Nezar Patria, mengemukakan, hal-hal yang diperjuangkan AJI adalah hak dan kesejahteraan pekerja media antara lain pencegahan upaya PHK, transparansi keuangan perusahaan untuk mencegah pemborosan dan pengalihan hasil penghematan kepada anggaran kesejahteraan pekerja.
AJI juga memandang pembangunan serikat pekerja adalah salah satu solusi untuk meperjuangkan hak, kesejahteraan dan memperkuat daya tawar para pekerja media di tengah krisis.
Serikat pekerja diharapkan dapat memperkuat kapasitas profesionalnya denga karya yang bermutu dan penghargaan yang pantas.
Sementara itu, Migrant CARE juga turut serta merayakan Hari Buruh Sedunia ini dengan menyatakan sikap agar Indonesia mundur dari keanggotaan Asian Development Bank (ADB).
Migrant CARE melalui Direktur Eksekutifnya Anis Hidayah menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk keluar dari keanggotaan ADB dan turut serta dalam inisiatif pembubaran ADB yang dinilai selama ini telah menghantarkan Indonesia pada kondisi yang buruk.
Tak hanya itu, Migrant CARE juga menghimbau kepada masyarakat dan buruh migran untuk mengawal dan mengawasi keberlangsungan pemilu presiden mendatang guna memastikan bahwa perlindungan buruh migran menjadi agenda politik pada pemerintahan baru mendatang.
Migrant CARE meminta pemerintah untuk mengatasi kusutnya manajemen migrasi tenaga kerja di Indonesia yang hanya berorientasi pada remitansi yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi pada buruh migran di Indonesia. (Antara)