SOLOPOS.COM - Tweet William Aditya Sarana soal anggaran APBD DKI Jakarta direncanakan beli lem aibon. (Istimewa/Twitter)
Solopos.com, JAKARTA -- Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Irawan menyatakan mengundurkan diri, Jumat (1/11/2019). Hal ini menjadi buntut kontroversi berbagai komponen RAPBD DKI Jakarta, termasuk anggaran lem Aibon Rp82,8 miliar.
Sri Mahendra mengatakan dirinya memilih mengundurkan diri karena belakangan ini banyak terungkap berbagai rancangan APBD DKI Jakarta yang bermasalah. Pengumuman itu dikatakan oleh Mahendra sendiri di depan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Mahendra menyatakan dengan situasi sekarang ini, Bappeda perlu membenahi diri.
"Bapak ibu sekalian, seperti kita ketahui situasi dan kondisi saat ini, yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ujar Mahendra di Balai Kota, Jumat (1/11/2019), dilansir Suara.com.
"Bapak ibu sekalian, seperti kita ketahui situasi dan kondisi saat ini, yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ujar Mahendra di Balai Kota, Jumat (1/11/2019), dilansir Suara.com.
Bappeda sendiri merupakan perancang Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang drafnya diketahui memiliki anggaran kontroversial. Dia berharap, dengan dirinya tak lagi menjabat sebagai Kepala Bappeda DKI Jakarta, institusi itu bisa lebih baik.
"Dengan harapan agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan," jelasnya.
Menanggapi pengunduran diri Mahendra, Anies mengaku terkejut. Namun ia menyatakan keputusan itu adalah pilihan bijak dan harus dihormati. "Ini adalah sebuah sikap yang perlu dihormati, dihargai, ketika memberi kesempatan kepada yang lain ketika mementingkan organisasi di atas dirinya," kata dia.
Selain Mahendra, Kadisparbud Edy Junaedy juga menyatakan mengundurkan diri juga jabatannya. Edy sebelumnya menuai polemik karena membuat anggaran untuk mendatangkan influencer sebesar Rp5 miliar.
Cuma Dummy?
Sebelumnya, Sri Mahendra mengatakan anggaran belanja lem aibon sebesar Rp82,8 miliar di Dinas Pendidikan DKI Jakarta merupakan kesalahan sistem. Meski demikian, dia menegaskan anggaran tersebut akan berubah setelah dilakukan pembahasan dengan DPRD DKI.
"Saya udah jelaskan berkali-kali itu [anggaran lem aibon] akan diperbaiki. Bukan disusupi [sistem E-Budgeting], itu lem aibon seperti yang saya sampaikan bahwa ini dummy memang disusun oleh Dinas Pendidikan DKI," katanya saat konferensi pers di Balai Kota DKI, Rabu (30/10/2019), dikutip Solopos.com dari Bisnis/JIBI.
Bukan Salah Ketik, Pengakuan Pejabat yang Input Lem Aibon Rp82 Miliar
Dia menegaskan Pemprov DKI masih membahas Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020 bersama DPRD DKI. Menurutnya, komponen kegiatan terkecil baru bisa ditulis setelah ada nota kesepahaman (MoU) antara eksekutif dan legislatif.
Meski demikian, Sri Mahendra mengakui ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sudah mengisi komponen E-Budgeting seperti yang tersebar saat ini. Padahal, E-Budgeting baru akan diusulkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
"Jadi sekarang itu sebetulnya belum ada komponen, tetapi karena sudah harus dimasukkan E-Budgeting maka temen-teman SKPD membuatnya," imbuhnya.
Namun, dia tetap mengingatkan SKPD untuk mengubah anggaran di satuan terkecil setelah dibahas dan disepakati oleh DPRD DKI. Bagi SKPD yang belum menyelesaikan untuk mengisi pagu anggaran yang sudah ada.
Djarot: Lem Aibon Rp82 Miliar Bukan Salah Anies, Tapi Pasti Disengaja
Sri Mahendra juga membantah pernah mengunggah APBD DKI hingga satuan komponen. Justru, dia mempertanyakan data yang disampaikan oleh PSI soal adanya anggaran tak wajar.
"Enggak tahu saya. Mungkin ya barangkali ada salah sistemnya. Saya enggak ngerti sistem, tetapi kita belum pernah unggah," ucapnya.