SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta –– Tolak parsel ramai diiklankan sejumlah BUMN. Momen Lebaran dijadikan landasan. Namun ada baiknya BUMN juga membuat iklan menolak praktek sogokan dan uang pelicin demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Gratifikasi bukan hanya dalam konteks Hari Raya, tapi mencakup semuanya,” kata Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho, di Jakarta, Senin (30/8).
Praktik uang sogok dan pelicin ditengarai kerap diterima oknum pejabat BUMN. Utamanya dikaitkan dengan pelaksanaan tender.
Jadi gratifikasi tidak sebatas pada urusan parsel semata yang hanya terjadi pada momen Lebaran. “Yang terpenting adanya sanksi internal bagi pejabat yang melanggarnya. Bisa berupa sanksi administratif atau penundaan kenaikan pangkat, dan juga KPK bisa memproses pelanggaran hukum yang terjadi. Ini untuk shock therapy,” tutur Emerson.
Dalam momen Lebaran ini, selain parsel yang patut diwaspadai juga pemberian dalam bentuk lain. Bisa berupa tiket atau wisata ke sejumlah negara. “Jadi keseriusan diperlukan dari internal BUMN tersebut. Sebatas iklan saja, atau akan ada wujud kongkret pelaksanaan,” tutupnya.
dtc/tya