SOLOPOS.COM - Sampul buku pelajaran Bahasa Indonesia terbutan CV Graphia Buana yang dinilai bermuatan pornografi. (Kabar24.com)
Sampul buku pelajaran Bahasa Indonesia terbutan CV Graphia Buana yang dinilai bermuatan pornografi. (Kabar24.com)
Solopos.com, JAKARTA — Para orangtua siswa SD Bina Budi dan SDN Polisi IV di Bogor hampir sepekan ini gaduh akibat ditemukannya materi bernuansa dewasa dalam buku pelajaran Bahasa Indonesia yang diterima putra-putri mereka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh pun turun tangan menegahi.
Di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/7/2013), Nuh menyatakan pemerintah telah menarik dari peredaran buku pelajaran sekolah dasar yang dianggap bermuatan porno itu. Buku-buku itu, menurut dia, diedarkan kepada orangtua siswa tanpa rekomendasi Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Ia mengakui buku itu memiliki kandungan yang tidak layak. “Pokoknya saya pakai bahasa yang umum, nakal, itulah. Saya baca, sama sekali tidak layak dan sekarangg sudah dicabut, sudah keluar dari peredaran,” tegas Nuh.
Buku pelajaran sekolah dasar yang bikin heboh itu diterbitkan CV Graphia Buana dan beredar sejak Maret 2013. Menurut catatan laman berita tempo.co, peredaran buku itu menuai kecaman para orangtua siswa. Mereka, Rabu (10/7/2013) lalu, bahkan sempat menggeruduk Dinas Pendidikan Kota Bogor.
Pangkal protes mereka adalah cerita berjudul Anak Gembala dan Induk Serigala yang tercantum sebagai bahan ajar dalam halaman 57-60. Kisahnya tentang seorang laki-laki yang berhubungan dengan seorang perempuan di tempat prostitusi. Kisah itu maupun kalimat yang secara vulgar menunjukkan erotisme dianggap tak layak dibaca siswa SD berusia 11-12 tahun.
Nuh menjelaskan buku tersebut dibagikan kepada sebagian orangtua murid oleh penerbit melalui komite sekolah dan untuk digunakan pada tahun pelajaran 2013/2014. Atas kenyataan itu, Nuh meminta kasus peredaran buku bermuatan pornoitu dijadikan pelajaran oleh para orangtua siswa agar memilih buku teks pelajaran yang telah mendapatkan rekomendasi pemerintah.
Pemerintah, tambah dia, saat ini masih mengusut peredaran buku teks itu melalui pemanggilan terhadap kepala sekolah, dinas pendidikan setempat, komite sekolah, penerbit, dan penulis. “Kami undang penulisnya dan penerbit untuk jelaskan. Ada dua orang terlibat, namanya Ade Kusnul dan Muhammad Nur Arifin,” kata Mendikbud.
