SOLOPOS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. (Antara/Biro Pers Setpres).
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyarankan pemilihan umum (Pemilu) secara langsung untuk memilih presiden dan wakilnya dihapus.
Luhut berharap hak untuk memilih presiden dan wakilnya dikembalikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara.
Sistem pemilihan presiden oleh MPR itu dipraktikkan oleh Orde Baru selama 30 tahun.
“Ya saya kira itu [mengembalikan sistem MPR] bisa dibicarakan, bisa diomongin. Biarlah rakyat itu, atau politisi kita dengan jernih melihat mana sih yang terbaik dengan kondisi sekarang ini,” ujar Luhut saat berbincang dengan Rocky Gerung dalam kanal YouTube RGTV channel ID, Rabu (22/9/2022).
“Ya saya kira itu [mengembalikan sistem MPR] bisa dibicarakan, bisa diomongin. Biarlah rakyat itu, atau politisi kita dengan jernih melihat mana sih yang terbaik dengan kondisi sekarang ini,” ujar Luhut saat berbincang dengan Rocky Gerung dalam kanal YouTube RGTV channel ID, Rabu (22/9/2022).
Baca Juga: Luhut: Rakyat Tak Perlu Marah Wacana Jokowi Tiga Periode
Luhut mencontohkan Amerika Serikat (AS), yang menggunakan sistem pemilu electoral college.
Oleh sebab itu, jelasnya, tak ada salahnya memikirkan ulang sistem pemilu di Indonesia.
Baca Juga: Luhut: Kalau Bukan Orang Jawa Jangan Harap Jadi Presiden
“Amerika aja kan tidak ada, rekrut. Kita super maju. Dengan tingkat pendidikan kita yang menurut saya masih kalah dari mereka [AS] ya. Saya kira perlu dievaluasi, karena apa? Tanpa kita sadari, kita juga mendidik rakyat kita untuk juga menerima barang itu [pemilu langsung]. Itu kan sebenarnya kita enggak sadari,” ucap lulusan George Washington University tersebut.
Luhut mengatakan, para pendiri bangsa atau The Founding Fathers saja sempat mengubah sistem pemerintahan dengan mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup.
Dia juga mencontohkan Jerman, yang mana tidak ada pembatasan masa jabatan kanselir, jika memang selama empat tahun sekali terus terpilih.
Baca Juga: Luhut Ngaku Lihat Jerman soal Wacana Jokowi 3 Periode
Meski begitu, dia mengingatkan, ide tersebut perlu disesuaikan dengan situasi Indonesia sekarang.
“Saya hanya terus berpikir, The Founding Fathers kita dulu kok bilang tanpa batas. Tapi itu apakah cocok? Ya mungkin perlu kita adakan penyesuaian di sana-sini. Kita liat di tempat lain di mana, seperti di Jerman,” jelasnya.
Luhut berharap publik tak langsung menolak ide tersebut, apalagi langsung marah.
Baca Juga: Indonesia Kembali ke Era Orde Baru? Luhut Sarankan Pemilu Langsung Dievaluasi
Sebagai masyarakat intelektual, lanjutnya, perbedaan ide ataupun gagasan harus dihargai.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Luhut Sarankan Pemilu Langsung Dievaluasi, Balik ke Era Orde Baru?”