SOLOPOS.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (tengah), Ketua Badan Pemenangan Pemilu Puan Maharani (kedua kanan), Gubernur DKI Jakarta sekaligus calon presiden Joko Widodo alias Jokowi (kedua kiri), Iriana Joko Widodo (kiri), dan putra Megawati Soekarnoputri Prananda Prabowo alias Nanan, menunjukkan jari seusai mencoblos di TPS 35 Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (9/4/2014). (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)
Budi Gunawan, tersangka KPK, membuat Presiden Jokowi dilematis. Muncul isu PDIP bakal menarik dukungan jika Jokowi tak melantik Budi Gunawan.
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, menepis rumor penarikan dukungan PDIP kepada Presiden Jokowi jika Budi Gunawan batal dilantik.
“Saat ini PDIP masih tetap bersama dgn pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. PDIP tetap mendukung semua apa yang menjadi program nawacita Jokowi,” katanya setelah mengadakan rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR tentang APBN P di Kompleks Gedung Parlemen, Selasa (3/2/2015). Baca: Jokowi Lirik KMP? Ini Sikap PDIP.
Meski demikian, Puan Maharani enggan berkomentar lebih jauh, termasuk nama-nama pengganti Budi Gunawan. Oleh Mensesneg, Pratikno, Budi Gunawan disarankan untuk mundur. “Pengganti Budi tanyakan ke Menkopolhukam. Tapi untuk pernyataan Pratikno, ada mekanisme dan hal-hal lain harus menjadi pertimbangan. Apakah nanti bagaimana, itu terserah presiden. Kita tunggu saja.”
Selain itu, Puan Maharani juga menepis tudingan bahwa Megawati kerap mengintervensi Presiden Jokowi dalam setiap pengambilan keputusan. “Yang saya ketahui sebagai partai pendukung dan pengusung Jokowi pada pilpres lalu, PDIP tentu saja akan bersama-sama dengan pemerintah,” tegasnya.
Sampai saat ini Jokowi sebagai kader PDIP. Tapi jika Jokowi memilih untuk memisahkan diri dengan membentuk parpol atau pun bergabung dengan parpol lain, Puan menganggap pilihan itu adalah hak politik setiap warga negara. “Kalau ada orangnya, nama partai dan disahkan pemerintah, ya boleh-boleh saja.”