SOLOPOS.COM - Tim Gegana Brimob Polda Kaltim mengamankan benda diduga sisa bom di depan Gereja Oikumene, Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (13/11/2016). (JIBI/Solopos/Antara/Amirulloh)
Ketua DPR menyebutkan bahwa bom gereja di Samarinda bukan pengalihan isu apapun.
Solopos.com, JAKARTA — Ketua DPR, Ade Komarudin (Akom) mengatakan tidak ada kaitan antara peledakan bom di gereja Samarinda itu dengan pengalihan isu. Hal ini menanggapi spekulasi liar yang mengaitkan serangan bom ini dengan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menurutnya, ada atau tidaknya isu, aksi teroris akan selalu ada dan keberadaannya bukan saja di Indonesia, tapi juga di dunia global. Hanya saja dia mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh terlalu longgar dalam mengawasi orang yang keluar dan masuk ke Indonesia.
“Kita harus waspada dan melaksanakan UU Keimigrasian. Yang saya khawatirkan justru mereka yang pulang dari Suriah, yang katanya ada 400 orang. Dan, mereka ini bisa menyusup ke dalam aksi-aksi demo,” kata Akom di Gedung DPR, Senin (14/11/2016).
Akom juga tidak mempermasalhkan kebijakan pemerintah yang memberlakukan bebas visa untuk 169 negara. Menurut Akom, bebas visa itu bukan faktor, melainkan soal ketegasan dan kepatuhan pada hukum. “Makanya Presiden menggunakan pemberantasan pungli. Jadi, masalahnya ketaatan kita kepada hukum, agar imigran gelap tidak mudah masuk Indonesia,” ujarnya.
Dia mengakui longgarnya pengawasan di Indonesia adalah akibat ketidaktaatan hukum khususnya di pelayanan publik. “Jadi, di public service itulah yang harus banyak diwaspadai,” ujar Akom. Baca juga: Bom Gereja Samarinda Dikait-Kaitkan Kasus Ahok, Polisi Diminta Waspada.
Pada kesempatan itu, Akom juga mengutuk dan mengecam keras bom molotov di Gereja Oikimene, Kelurahan Sengkotek, Samarinda, yang mengakibatkan seorang anak kecil meninggal dunia dan beberapa orang luka-luka. “DPR mengutuk keras peristiwa itu. Apalagi pelakunya dipastikan teroris, sehingga musuh besar bangsa ini adalah terorisme, narkoba dan korupsi. Semua harus mengerahkan kekuatan bangsa ini secara terus-menerus,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan menilai bahwa aksi itu termasuk kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus dan ekstra selain memerlukan dukungan rakyat Indonesia. “Saya menilai aksi itu ditujukan bukan hanya untuk warga Samarinda saja, kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena itu saya ingatkan kita jangan sampai terpengaruh apalagi mau dipecah-belah,” tambah Taufik.
Menurut politikus PAN tersebut, rakyat Indonesia tentu mengecam perbuatan keji tersebut. Sebab, apapun alasannya, kekerasan bukan solusi penyelesaian masalah. “Kekerasan tidak pernah menjadi pilihan oleh agama apapun. Apalagi, dengan kondisi Indonesia yang aman dan damai serta kebhinekaan menjadi pemersatu seluruh elemen dan anak bangsa di bawah NKRI,” jelasnya.