SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Tak pelak tindakan mereka pun menuai kecaman. BK DPR dinilai hanya ingin pelesiran gratis dibiayai uang negara.
“Itu modus lama, jalan-jalan dengan biaya rakyat,” kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Hidzil Hakim saat dihubungi detikcom, Selasa (19/10).
Dia menjelaskan, kalau BK DPR ingin mengetahui etika politik ke Yunani itu hanyalah omomng kosong. Meski diakui Hidzil, Yunani memang merupakan rahimnya politik di Indonesia.
“Padahal pelajaran etika politik di Indonesia lebih banyak. Kita punya Natsir, Soekarno, Hatta, dan juga IJ Kasimo,” terangnya.
Kalaupun ingin belajar etika politik, dalam konteks modern, Yunani sudah bukan lagi acuan, masih banyak lagi negara yang lebih maju. Atau lebih bagus kalau DPR belajar melalui e-book atau buku-buku di perpustakaan.
“Apalagi di Yunani belakangan lagi kisruh soal parlemennya. Kenapa datang ke sana? Jangan-jangan pergi ke Yunani hanya menjadi kamuflase untuk melihat kota Athena,” tutupnya.
Sebelumnya delapan Anggota BK DPR akan berkunjung ke Yunani tanggal 23 Oktober nanti. Tujuannya, untuk belajar pelaksanaan penerapan disiplin dan kode etik anggota DPR.
“Mereka kan di situ kan sudah lama, sejak zaman Romawi kuno. Dari zaman dulu sudah ada. Bagaimana kehidupan senator itu, kita pingin tahu,” ujar Wakil Ketua BK DPR Nudirman Munir, saat ditanya alasan studi banding ke Yunani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/10).
Meski demikian, Ketua BK DPR Gayus Lumbuun tidak ikut berangkat dalam rombongan tersebut. Gayus menilai, DPR tidak perlu belajar etika ke luar negeri.
dtc/nad