SOLOPOS.COM - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Kongres Nasional ke-41 Syarikat Islam secara daring, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Jumat (03/12/2021). (Foto: kominfo.go.id)
Solopos.com, JAKARTA—Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menekankan penyesuaian biaya perjalanan haji perlu dilakukan untuk menjaga kesinambungan subsidi haji dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Saya kira kemarin itu [2022] subsidi yang diberikan pada ongkos haji itu terlalu besar, 59% yang kemarin itu. Karena itu, maka hasil optimalisasi daripada pengembangan dana haji itu menjadi terambil banyak,” ujar Wapres usai membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2023 di Hotel Bidakara, dikutip melalui Youtube Setwapres, Kamis (26/1/2023).
Akibat besarnya subsidi tersebut, lanjut dia, dikhawatirkan akan menggerus pokok dana haji di BPKH, sehingga ke depan biaya haji menjadi sulit untuk disubsidi.
“Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian harga yang kalaupun disubsidi itu tidak membuat kemudian terhentinya subsidi itu nanti. Jadi sustainability pemberian subsidi itu jadi tidak terganggu,” imbuhnya.
“Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian harga yang kalaupun disubsidi itu tidak membuat kemudian terhentinya subsidi itu nanti. Jadi sustainability pemberian subsidi itu jadi tidak terganggu,” imbuhnya.
Adapun terkait besarnya penyesuaian biaya biaya perjalanan ibadah haji (bipih), Wapres mengungkapkan hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Agama untuk diusulkan ke DPR.
“Nah penyesuaiannya itu berapa, itu saya kira yang nanti usul Menteri Agama mungkin sudah seperti itu. Nanti saya kira DPR akan membahas mana yang lebih tepat. Andai kata harus disubsidi, subsidi itu [diharapkan] tidak mengganggu subsidi-subsidi untuk para [jemaah] haji berikutnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan bipih 1444 H/2023 M senilai Rp69.193.733,60 (69,19 juta) per anggota jemaah. Biaya ini naik dibanding bipih 2022 yang tercatat Rp39,8 juta.
Usulan bipih 2023 terdiri atas beberapa komponen. Perinciannya sebagai berikut:
Usulan tersebut disampaikan Menag pada Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR untuk membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Kamis (19/01/2023). Sebagai informasi, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 yang mencapai Rp98.893.909,11 (98,89 juta) per anggota jemaah. BPIH itu terdiri atas bipih Rp69.19 juta. Nilai itu 70% dari usulan rata-rata BPIH. Sisanya yakni Rp29.700.175 (30%) akan diambil dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.
Sementara, BPIH 2022 senilai Rp98,38 juta dengan komposisi bipih senilai Rp39,88 juta (40,54%) dan nilai manfaat (optimalisasi) Rp58,49 juta (59,46%).
Pada sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan usulan kenaikan biaya haji 2023 tersebut masih dikaji dan dikalkulasi.
“Biaya haji masih dalam proses kajian itu, belum final,” ujarnya kepada wartawan seusai meninjau Proyek Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT), Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023).
Orang nomor satu di Indonesia ini pun mempertanyakan sikap masyarakat yang kontra dengan usulan rata-rata bipih 2023. “Belum final sudah ramai. Ini masih dalam proses kajian, masih dalam proses kalkulasi,” ulas Jokowi.