Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Warga membantu membersihkan rumah korban bencana angin ribut di Bantul, DIY, belum lama ini. Pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dinilai belum memiliki kesadaran penanggulangan bencana karena alokasi anggaran untuk bencana masih sangat minim. (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Warga membantu membersihkan rumah korban bencana angin ribut di Bantul, DIY, belum lama ini. Pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dinilai belum memiliki kesadaran penanggulangan bencana karena alokasi anggaran untuk bencana masih sangat minim. (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Menurut dia, selama ini pemerintah daerah (pemda) dan legislatif setempat relatif minim perhatiannya terhadap bencana, terlihat dari terbatasnya dana penanggulangan bencana di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kondisi ini, lanjutnya, menjadi tantang berat karena untuk beberapa tahun ke depan ancaman bencana menunjukkan tren peningkatan.
Secara nasional, rata-rata setahun terdapat Rp12,5 triliun anggaran yang tersebar di 37 kementerian dan lembaga untuk penanggulangan bencana, sedangkan di BNPB hanya Rp1,34 triliun per tahunnnya. Di sisi lain, kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di seluruh Indonesia memerlukan biaya sekitar Rp30 triliun, sedangkan dana ketersediaan dana cadangan penanggulangan bencana hanya Rp4 triliun.
Rata-rata anggaran di BPBD [badan penanggulangan bencana daerah] provinsi hanya 0,38% dari APBD setempat, bahkan di APBD kabupaten/kota kurang dari 0,1% dari jumlah APBD.
“Setiap tahun permasalahan penanggulangan bencana hampir sama, ini yang selalu kami cari, padahal tata kelolanya sudah terbagi dari provinsi hingga RT dan RW,” tutur Syamsul.
