Sri Sumi Handayani / Jibi / Solopos / Ahmad Mufid Aryono | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Ilustrasi Bencana Alam. (Freepik)
Bencana alam, BPBD Jateng memprediksi ada bencana di awal 2016.
Solopos.com, KARANGANYAR--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah memprediksi bencana alam mengintai sejumlah wilayah Jateng awal tahun. Namun, warga Jateng harus mewaspadai bencana alam karena angin kencang selama masa pancaroba atau peralihan musim kemarau ke musim penghujan. Potensi bencana alam lain, seperti banjir dan tanah longsor relatif kecil karena intensitas hujan pada November-Desember rendah.
Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Jateng, Sarwa Pramana, memperkirakan intensitas hujan mencapai titik ekstrim pada Januari-Februari 2016.
“Potensi banjir selama dua bulan ini [November-Desember] kemungkinan kecil. Ancaman angin kencang, seperti puting beliung itu malah besar,” kata Sarwa saat ditemui wartawan di sela-sela acara Deklarasi Hijau di Lapangan Desa Bener, Tawangmangu, Sabtu (31/10/2015).
Sarwa menyebutkan kasus awal di Kabupaten Banjarnegara pada Jumat (30/10/2015) malam. Sebanyak 329 warga terkena dampak angin ribut. Sarwa memprediksi wilayah Jateng relatif aman hingga Desember. Namun, memasuki Januari harus waspada. Menurut dia, tiga bulan pertama pada awal tahun merupakan masa paling rawan bencana.
“Puting beliung tidak kenal daerah. Semua bisa kena. Hanya intensitas berbeda. Ada yang besar dan ada yang kecil. Kami membaca tren pada 2014, sekitar Januari, Februari, Maret jadi masa paling rawan,” tutur dia.
Sarwa membagi informasi sejumlah kabupaten/kota yang berada pada peta rawan bencana tanah longsor. Seperti Karanganyar, Wonosobo, Banjarnegara, Kebumen, Cilacap, Pemalang, Brebes, dan Kudus. Kabupaten/kota yang masuk peta rawan banjir adalah Demak, Pati, Kudus, Jepara, Karanganyar, Sragen, Klaten, Kebumen, Pemalang dan Brebes.
Di sisi lain, Sarwa menjelaskan BPBD sudah memetakan titik-titik rawan bencana di Jateng untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Salah satu langkah yang diambil adalah berkoordinasi dan menginstruksikan kepada seluruh BPBD kabupaten/kota untuk sosialisasi nomor telepon posko.