SOLOPOS.COM - Direktur Penegak Hukum (Dirgakkum) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigjen Pol Aan Suhanan. ANTARA/HO-Korlantas Polri
Solopos.com, JAKARTA — Para pemilik kendaraan bermotor yang belum membayar pajak bisa dikenai bukti pelanggaran (tilang).
“Ada kewajiban masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ. Setelah itu semua dibayar, baru STNK diterbitkan, baru STNK itu diperpanjang, baru STNK itu disahkan,” kata Direktur Penegak Hukum (Dirgakkum) Korps Lalu Lintas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (1/10/2022).
Aan menjelaskan, hal itu diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta peraturan turunannya.
Dalam UU tersebut, Aan mengatakan, STNK harus dimintakan pengesahan setiap satu tahun sekali.
Dalam UU tersebut, Aan mengatakan, STNK harus dimintakan pengesahan setiap satu tahun sekali.
Baca Juga: Besok Operasi Zebra 2022 Dimulai, Kakorlantas: Tilang Bukan Target, Tapi Tertib
“STNK sendiri sesuai dengan Pasal 70 berlaku 5 tahun dan setiap tahun harus dimintakan pengesahan. Ini poin penting ya, jadi setiap tahun harus dimintakan pengesahan dalam penjelasan undang-undang tersebut,” ujarnya seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Saat itu, ada pengendara motor yang keberatan diberi tilang padahal belum membayar pajak kendaraan bermotor dan STNK belum disahkan.
Baca Juga: Operasi Zebra Candi Mulai Senin, Ini Lokasi Kamera ETLE di Salatiga
Aan mengatakan, pengendara tersebut kemudian menggugat dan melakukan praperadilan untuk menguji tindakan anggota yang menilangnya. Namun saat itu, pengadilan memutuskan untuk menolak gugatan pengendara itu.
“Menolak secara keseluruhan ya gugatan yang diajukan oleh penggugat. Artinya tindakan penilangan terhadap pelanggaran STNK itu sah dilakukan oleh kepolisian,” katanya.
Aan pun mengimbau masyarakat untuk memenuhi kewajiban pengesahan STNK tahunan dan memperpanjang STNK serta memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
Baca Juga: Masyarakat Diminta Blokir Kendaraan yang Telah Dijual, Gratis & Begini Caranya
Aan menjelaskan, pajak tersebut juga akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan.
“Hasil dari pembayaran pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ adalah untuk kepentingan masyarakat sendiri guna mengcover dan perlindungan. Jadi mari ya taat terhadap aturan tiap tahun,” katanya.