SOLOPOS.COM - Ilustrasi Pemilu. (freepik)
Solopos.com, SOLO — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengamankan ruang siber dan sistem elektronik selama rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra dalam jumpa pers Rapat Kerja Nasional APJII (Rakernas APJII) Tahun 2023, di Hotel Alila Solo, Senin (25/9/2023).
Ia mengungkapkan, Satgas Pemilu ini sudah mulai bekerja sejak 2023. “Satgas ini bekerja mulai dari awal tahun 2023 hingga selesai Pilpres. Jadi memang waktunya cukup panjang, hampir dua tahun,” terang Ariandi.
Salah satu tugas Satgas Pemilu yakni melakukan monitoring sesuai bagian tugas dan fungsi BSSN yang dilakukan dari National Security Securation Center.
Salah satu tugas Satgas Pemilu yakni melakukan monitoring sesuai bagian tugas dan fungsi BSSN yang dilakukan dari National Security Securation Center.
Pihaknya juga melakukan berbagai upaya deteksi terhadap ancaman siber ke semua server elektronik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Kalau bisa saya sampaikan KPU menjadi salah satu instansi yang paling sering kami datangi tahun ini,” tambah dia.
Ia menjelaskan ITSA bertujuan melihat bagaimana kerawanan sistem elektronik yang dimiliki KPU.
“Harapan kami ITSA yang kami lakukan secara berkala, itu bisa memberikan kematangan dalam segi maturitas keamanan siber,” terang Ariandi.
Lebih lanjut ia mengungkapkan dengan adanya ITSA tersebut, pihaknya bisa melihat celah-celah kerawanan siber yang ada. Oleh sebab itu, pihaknya yang bertugas untuk menutup hal ini. Ia berharap tidak terjadi serangan siber kepada KPU, sehingga perli ada antisipasi dari awal.
“Jadi ITSA adalah pekerjaan yang tidak akan pernah selesai, karena ibarat sebuah rumah yang selalu kita sampaikan kepada publik, bisa jadi jendelanya rusak, terus kami perbaiki hal ini dan kami yakin rumahnya tidak akan bisa dibobol. Tapi ternyata tiba-tiba atapnya bocor,” ujar dia.
BSSN juga berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk menjaga keamanan siber selama rangkaian Pemilu 2024. Ariandi mengungkapkan ada dua bentuk ancaman siber paling riil, yaitu dari sisi teknis dan sisi sosial.
“Kita tidak bisa menafikkan bahwa Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu sebelumnya, ada ibu dan anak yang tidak tegur sapa karena berbeda pandangan politik, ada suami istri yang bercerai karena berbeda pendapat politik. Pintu-pintu masuk informasi tersebut dilihat BSSN menjadi salah satu bentuk propaganda dan agitasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Bagaimana agitasi itu dilakukan terkait ideologi yang muncul. Yang paling kami perhatikan adalah bagaimana ideologi yang bertentangan dengan negara dan Pancasila,” tambah dia.
Munculnya agitasi di media sosial tersebut ia nilai sebagai ancaman siber dari sisi sosial. Selain itu, dari segi teknis, BSSN telah mengeluarkan tren ancaman siber 2023.
Ia menjelaskan BSSN menilai ada beberapa ancaman besar yang harus diperhatikan. Pertama terkait kebocoran data atau data breach dan kedua adalah ransomware di samping ancaman siber lainnya.
“Ini juga terjadi di sepanjang 2023, ini diprediksi yang oleh BSSN, kami lakukan berbagai upaya untuk mitigasi secara dini, tindakan preventif yang bisa dilakukan,” papar dia.
Oleh sebab itu, pihaknya getol memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap agar setiap kementerian atau lembaga yang ada.