Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Warga mengantrkan jerigen untuk mendapatkan solar di SPBU Sidan, Polokarto, Sukoharjo, Selasa (9/4/2013). Kalangan legislator menilai pemerintah harus transparan dalam merumuskan opsi pengurangan subsidi bahan bakar minyak. (JIBI/SOLOPOS/Burhan Aris Nugraha)
Warga mengantrkan jerigen untuk mendapatkan solar di SPBU Sidan, Polokarto, Sukoharjo, Selasa (9/4/2013). Kalangan legislator menilai pemerintah harus transparan dalam merumuskan opsi pengurangan subsidi bahan bakar minyak. (JIBI/SOLOPOS/Burhan Aris Nugraha)
Anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar mengkritisi rencana pemerintah yang mengkaji penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu dikatakannya menanggapi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Munas ke-IX Asosiasi Pengusaha Indonesia yang digelar di Jakarta, Senin (8/4/2013).
“Desakan menaikan harga BBM bersubisidi terus mengemuka dan mendominasi wacana Pemerintah. Struktur harga lebih banyak dikedepankan dalam wacana tersebut, padahal masalah utama ada di struktur produksi yang mengalami penurunan terus menerus setiap tahun,” katanya.
Kemarin, Presiden SBY mengatakan saat ini pemerintah tengah menggodok kebijakan terkait bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya banyak alternatif yang tengah menjadi pertimbangan pemerintah. “Pemerintah harus menjelaskan dan memaparkan berbagai alternatif opsi tersebut kepada masyarakat, sehingga diharapkan adanya pertimbangan yang matang dan dapat diberikan masukan yang efektif,” imbuh Rofi’.
Legislator dari Dapil Jatim VII ini menambahkan, jika pemerintah tetap bersikeras menaikan BBM maka kompensasi tidak boleh berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti kebijakan pasca kenaikan BBM di masa lalu. Karena BLT sesungguhnya itu tidak dapat menyentuh persoalan pokok masyarakat baik di sektor konsumsi maupun sektor produksi. Karenanya lebih baik kompensasi BBM bersubsidi tersebut diarahkan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), pembangunan infrastruktur energi dan sektor riil di masyarakat.
“Pemerintah harus segera merumuskan kebijakan migas yang lebih strategis dan komprehensif, jangan sampai kita terus terjebak pada persoalan subsidi BBM terus menerus setiap tahun. Beberapa pekan terakhir ini kita justru melihat inkonsistensi kebijakan terjadi dikalangan Pemerintah yang plin plan terhadap harga BBM bersubsidi, satu waktu mengatakan naik namun beberapa waktu kemudian tidak akan naik. Ini menunjukan bahwa kebijakan harga BBM bersubsidi tidak dilakukan dengan matang” tegas Rofi.
Dalam APBN tahun anggaran 2013, alokasi anggaran subsidi mencapai Rp316,1 triliun. Alokasi anggaran belanja subsidi dalam APBN tahun anggaran 2013 tersebut akan disalurkan untuk subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun, yaitu subsidi BBM sebesar Rp193,8 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp80,9 triliun.
