Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - PEMBATASAN KONSUMSI -- Sebuah mobil mengisi BBM bersubsidi di sebuah SPBU di Solo beberapa waktu lalu. Wacana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dengan pengaturan berdasarkan kapasitas mesin dinilai menyulitkan. (JIBI/SOLOPOS/Sunaryo Haryo Bayu)
PEMBATASAN KONSUMSI -- Sebuah mobil mengisi BBM bersubsidi di sebuah SPBU di Solo beberapa waktu lalu. Wacana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dengan pengaturan berdasarkan kapasitas mesin dinilai menyulitkan. (JIBI/SOLOPOS/Sunaryo Haryo Bayu)
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Firmanzah lebih cenderung agar pemerintah menaikkan pajak kendaraan bermotor yang berkapasitas mesin besar, sehingga pemiliknya bisa bertanggung jawab atas besarnya cc mesin yang terkait langsung boros tidaknya pemakaian bensin yang digunakan kendaraan.
“Kalau pembatasan rawan sosial. Instrumen pajak berdasarkan cc efektif. [Pajak] bisa dinaikkan dan tidak ada
kerawanan sosial,” kata Firmanzah saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Senin (16/4/2012). Firmanzah mengatakan dari sisi perencanaan pembatasan BBM bersubsidi, memang dinilai memang bisa dilakukan. Namun kalau melihat dari segi
pelaksaannya di lapangannya dinilai tidak akan sederhana, terutama soal pengawasannya. Dalam segi pelaksanaan dan pengawasannya, dia menilai akan menghadapi masalah yang cukup kompleks.
“Ada kompleksitas yang perlu dipertimbangkan. Apakah di SPBU ada polisi, tak mungkin juga. Apa ada CCTV, apakah [pengawasan] bersadarkan volume. Kalau misalnya SPBU melewati batas volume [bagaimana],” kata Firmanzah.
