SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta telah memutus sidang dugaan pelanggaran iklan videotron Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Hasilnya, Bawaslu menyimpulkan iklan itu merupakan pelanggaran administrasi pemilu.
Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Puadi dalam persidangan mengatakan bahwa memutuskan untuk menerima tuntutan pelapor untuk sebagian dan menolak selebihnya. Bawaslu memerintahkan penghentian penayangan iklan di videotron itu.
“Memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik videotron untuk menghentikan penayangan videotron yang memuat pasangan calon nomor urut 01 serta mengingatkan pemilik videotron untuk tidak menayangkan kembali materi penayangkan materi kampanye Pemilu di lokasi yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam surat putusan KPU 175/pr.01.5-KPT/31/prov/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu tahun 2019,” katanya berdasarkan hasil putusan sidang yang diterima wartawan, Jumat (26/10/2018).
Puadi menjelaskan bahwa alasan menerima dan menolak sebagian tuntutan karena pelapor meminta agar penayangan iklan tersebut segera ditarik. Keinginan untuk penarikan iklan ini, kata Puadi, bisa dikabulkan.
Sementara itu permohonan yang tidak bisa dikabulkan adalah permintaan agar pasangan calon nomor urut 1 meminta maaf secara tertulis kepada pasangan calon nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Selain itu pelapor bernama Sahroni ini meminta Bawaslu DKI agar melakukan peneguran kepada Jokowi-Ma’ruf.
“Itu ditolak karena tidak bisa dibuktikan dalam fakta persidangan. Makanya kita tolak di fakta persidangan,” ucapnya.
Sahroni melaporkan Jokowi-Ma’ruf karena memasang alat peraga kampanye di Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Taman Tugu Tani Jakarta Pusat, Jl Menteng Raya Jakarta Pusat, dan Jl Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat.
Tempat ini terlarang untuk pemasangan iklan kampanye sebagaimana tertuang dalam surat keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta No 175/pr.01.5-KPT/31/prov/IX/2018.