SOLOPOS.COM - Salah satu peserta diskusi memberikan paparan mengenai kondisi program BPMKS saat diskusi publik di Wisma Anggur, Jajar, Solo, Rabu (23/1/2013). ( Nenden Sekar Arum N/JIBI/SOLOPOS)
Salah satu peserta diskusi memberikan paparan mengenai kondisi program BPMKS saat diskusi publik di Wisma Anggur, Jajar, Solo, Rabu (23/1/2013). (Nenden Sekar Arum N/JIBI/SOLOPOS)
SOLO–Program bantuan pendidikan masyarakat Kota Solo (BPMKS) yang telah berjalan tiga tahun dinilai masih kurang disosialisasikan. Banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas apa fungsi dan prosedur penerimaan BPMKS.
Hal itu diketahui saat diskusi publik analisis stakeholders terhadap implementasi kebijakan pelayanan publik pendidikan studi kasus program BMPKS yang diselenggarakan Pemerintah Kota Solo bekerja sama dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Soloraya di Wisma Anggur, Jajar, Solo, Rabu (23/1/2013).
Salah satu peserta diskusi perwakilan masyarakat sekaligus Kepala SD Islam Cokroaminoto, Asmuni, memaparkan selain masalah sosialisasi, sekolah juga swasta kerepotan dalam mengurus persyaratan BPMKS gold, pasalnya dalam ketentuan baru ada sekitar 14 syarat yang harus dipenuhi siswa. Hal itu menyebabkan jumlah siswa calon penerima BPMKS gold berkurang.
“Di sekolah saya jumlah penerimanya berkurang hingga 50 persen karena kesulitan mengurus syarat-syarat,” paparnya.
Selain itu, banyak keluhan mengenai pencairan BPMKS yang dianggap selalu terlambat, serta instruksi pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dianggap mepet membuat sekolah kerepotan melengkapi dokumen. Sekolah juga cukup kesulitan dalam hal teknis seperti penghimpunan dan verifikasi data siswa berdasarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM).
Untuk itu, para peserta diskusi memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan program BPMKS, antara lain BPMKS ke depannya ditujukan untuk semua siswa asal Solo tanpa ada perbedaan siswa mampu dan tidak mampu. Selain itu, kartu BPMKS yang telah dimiliki siswa juga diharapkan dapat dilanjutkan penggunaannya meskipun telah berbeda jenjang, hal itu untuk memudahkan proses pendataan.
Menanggapi itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Solo, Rakhmat Sutomo, menjelaskan pihaknya telah membuat video publikasi yang berisi mengenai penjelasan dan prosedur pendaftaran BPMKS. Selain itu data penerima BPMKS juga akan dipublikasikan melalui lurah, sehingga masyarakat bisa ikut memantau penyaluran BPMKS. “Sekolah juga harus memberikan pemaparan tentang penggunaan bantuan termasuk,” jelasnya.
Rakhmat menambahkan keterlambatan pencairan dikarenakan perubahan mekanisme pencairan serta masih adanya kesalahan koordinasi yang menyebabkan lamanya proses verifikasi proposal permohonan pencairan BPMKS.
“Sekolah bisa menggunakan dana talangan untuk pembiayaan operasional, uangnya pasti diganti karena meskipun terlambat dana sudah ada di kas daerah,” ujarnya.