SOLOPOS.COM - Buronan kasus korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra, saat disidang beberapa tahun lalu. (Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA - DPR bakal memanggil Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Lurah Grogol Selatan Kebayoran Lama Jakarta karena diduga membantu buronan Djoko Tjandra.
Anggota Komisi III DPR, Ahmad Sahrono, menyebut aksi Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Lurah Grogol Selatan merupakan pelanggaran hukum. Mereka bisa dipidana karena membantu buronan Djoko Tjandra mendapatkan identitas baru.
Dia mengatakan surat panggilan tersebut sudah dikirimkan kepada pihak-pihak terkait DPR akan meminta keterangan mengenai identitas baru daftar pencarian orang (DPO) Djoko Soegiharto Tjandra.
Klaster Covid-19 Perusahaan Semarang, Apindo: Jangan Tutup Pabriknya
"Iya, kami akan panggil lurahnya dan Dukcapil terkait hal itu, bagaimana bisa buronan dikasih e-KTP baru dan cuma setengah jam saja," tuturnya di Kejaksaan Agung, Senin (6/7/2020).
Dia mengimbau agar seluruh pihak terkait tidak membantu buronan Djoko Tjandra dalam proses pelarian, karena dapat diproses hukum. Dia juga mendesak seluruh aparat penegak hukum segera menangkap buronan tersebut.
"Jangan ada yang melindungi buronan ini, karena bisa diproses hukum," katanya.
Rasio Meninggal Akibat Covid-19 di Indonesia Lampaui Global
Adapun, Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga buronan Djoko Tjandra masuk ke Indonesia dari jalur tikus atau jalur ilegal.
Buronan Djoko Tjandra kembali ramai diperbincangkan karena terpidana kasus korupsi Bank Bali itu berhasil mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sesuai ketentuan hukum, untuk pengajuan PK, tersangka harus hadir di pengadilan. Jika Djoko Tjandra tidak hadir, sidang PK tidak dapat dilaksanakan.
Kasus Covid-19 Semarang Meningkat, Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dilanjutkan