SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, membantah pernah mengatakan Indonesia meminta bantuan Amerika Serikat untuk menangani masalah keamanan di Papua dan Papua Barat. Moeldoko mengklarifikasi kabar tersebut dan menjelaskan kronologinya.
“Saya seorang prajurit. Jadi tidak mungkin mempertaruhkan kedaulatan Indonesia,” kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP), Rabu (4/9/2019), yang dikutip dalam rilis resmi Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
Moeldoko mengaku heran ada banyak komentar sejumlah tokoh menanggapi pernyataannya. Di depan jurnalis dari 40 media digital, cetak, dan elektronik, dia memutar kembali rekaman wawancara di depan sejumlah wartawan yang disampaikan dua hari sebelumnya, yaitu Senin (2/9/2019) di KSP.
Saat itu Asisten Sekretaris Negara untuk Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik dari Amerika Serikat, David R Stilwell, baru saja bertemu Moeldoko. Dalam rekaman tersebut seorang jurnalis bertanya, “Pak, ini kan baru terjadi kerusuhan di Papua. Apakah dibahas juga dampak terhadap bisnis Amerika di sini?”
Moeldoko menjawab. ”Oh, tidak ! Tidak secara spesifik membahas itu. Tetapi yang sama-sama kita inginkan adalah kita saling memberikan support atas kondisi yang terjadi di Papua. Dan tentang kedaulatan, beliau [David R Stilwell] sangat support.”
Seusai pernyataan tersebut, semua media memberitakan sesuai dengan pernyataan Moeldoko. Namun salah satu media online nasional, CNN Indonesia, menurunkan berita dengan judul Istana Minta dukungan AS Jaga Kedaulatan Indonesia di Papua.
Tim KSP langsung memeriksa kembali isi rekaman wawancara Moeldoko dengan para jurnalis. Setelah dipastikan tidak ada kata “meminta” dalam pernyataan Moeldoko, KSP menghubungi pemimpin redaksi media tersebut. KSP meminta agar redaksi memeriksa kembali apakah judul yang digunakan sesuai dengan kontennya.
KSP menyebut Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Yoko Sari, menanggapi positif dan beberapa jam kemudian judul berita berubah menjadi Istana Harap AS Dukung Kedaulatan Indonesia di Papua. Moeldoko memberi apresiasi atas respons media yang segera melakukan koreksi.
Namun, judul berita yang belum dikoreksi memicu kontroversi. Sejumlah media online menggunakan judul tersebut dan meminta pendapat tokoh lain, bahkan melebar menjadi isu campur tangan asing dalam masalah kedaulatan Indonesia di Papua. Moeldoko berharap media tidak memuat artikel yang bersumber dari pernyataan yang tidak pernah diucapkannya.